Sering Vokal soal Deforestasi, Ternyata Greenpeace Pernah 7 Tahun Kerja Sama dengan Perusahaan Sawit

MEDAN - Greenpeace adalah salah satu NGO yang selalu vokal terhadap isu deforestasi. Namun menariknya terdapat fakta mencengangkan dari lembaga intenasional tersebut. Baru-baru ini Kementerian LHK buka-bukaan soal data tentang apa saja yang dilakukan Greenpeace.

Padahal Greenpeace bilang kalau selama 2002-2019, deforestasi hampir 1,69 juta hektar di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan seluas 2,77 juta hektar kebun sawit.

Menurut pengakuan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono Greenpeace sudah pasti paham dengan laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun pada periode yang disebutkan tadi. Soalnya --kata Bambang-- Greenpeace ikut dalam kerjasama dengan sejumlah perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia. Kejadiannya mulai 2011 hingga 2018.

Sejak 2011 Greenpeace Kerja Sama dengan Perusahaan Sawit

Pada tahun 2011, Greenpeace mulai berkolaborasi dengan perusahaan grup sawit yang cukup besar, yang di antaranya menunjukkan bagaimana tidak mudahnya suatu grup bisnis sawit untuk melepaskan dirinya dari deforestasi, pengeringan gambut serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Baik yang terjadi pada konsesi-konsesi grup sawit itu maupun rantai pasokannya yang ketika itu terjadi, justru dalam periode saat kerjasama perusahaan-perusahaan itu dengan Greenpeace, seperti ditulis dalam siaran pers, Rabu 17 November.

Tak hanya itu, lanjut Bambang, pada tahun 2013, Greenpeace juga berkolaborasi dengan grup perusahaan industri pulp dan kertas, di Sumatera. Selama berkolaborasi dengan Greenpeace, perusahaan tersebut masih terkait dengan deforestasi, melakukan pengeringan gambut, pembukaan kanal-kanal baru sepanjang ratusan kilometer; sehingga perusahaan tersebut mengalami karhutla yang luas.

"Menteri LHK memberikan sanksi-sanksi kepada sejumlah perusahaan grup besar tersebut serta perusahaan lainnya dari kejadian Karhutla 2015; pembukaan kanal-kanal baru serta kegiatan penanaman akasia di atas areal terbakar. Sanksi-sanksi itu diberikan pemerintah justru pada saat Greenpeace masih dalam kerja bersama, dalam kolaborasinya dengan perusahaan dimaksud," beber Bambang panjang lebar.

Greenpeace, lanjutnya, tentu memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup atas isu deforestasi, pengeringan gambut dan karhutla. Pasalnya Greenpeace pernah secara dekat berkolaborasi dengan grup besar perusahaan sektor sawit dan pulp/kertas bertahun-tahun lamanya.

Terhadap permintaan Greenpeace untuk mencabut izin-izin usaha di lahan gambut, Sekjen KLHK menegaskan Greenpeace tidak memberikan syarat dalam kolaborasinya dengan grup perusahaan untuk menyerahkan izin-izin usaha grup perusahaan tersebut yang wilayahnya juga antara lain berada di lahan gambut. Tidak ada cawe-cawe atau rekomendasi Greenpeace kepada pemerintah untuk dicabut ijin.

BACA JUGA:

KTT Iklim PBB di Glasgow Capai Kesepakatan Pasar Karbon| BERITA

KTT Iklim PBB di Glasgow Capai Kesepakatan Pasar Karbon

14 Nov 2021 11:45

Pemerintah Bergerak Cepat Amankan Pasokan Energi Hijau, Peran PLTP Dieng Dioptimalkan| EKONOMI

Pemerintah Bergerak Cepat Amankan Pasokan Energi Hijau, Peran PLTP Dieng Dioptimalkan

14 Nov 2021 13:13

Nyeri Punggung, Ratu Elizabeth II Batal Ikuti Upacara Hari Pahlawan Inggris| BERITA

Nyeri Punggung, Ratu Elizabeth II Batal Ikuti Upacara Hari Pahlawan Inggris

15 Nov 2021 06:45

Bertemu Menlu Inggris Liz Truss, Menlu Retno Soal Isu Iklim: Indonesia Tidak Mau Terjebak Dalam Retorika | BERITA

Bertemu Menlu Inggris Liz Truss, Menlu Retno Soal Isu Iklim: Indonesia Tidak Mau Terjebak Dalam Retorika

11 Nov 2021 14:10

“Saya saksi sejarah, bagaimana proses kolaborasi Greenpeace dengan grup perusahaan besar tertentu itu dideklarasikan pada tahun 2013 tersebut. Greenpeace tidak memberikan syarat kepada perusahaan dimaksud untuk tidak boleh beroperasi pada areal izin-izin usahanya yang sedang berlangsung di lahan gambut,” tegas Sekjen KLHK.

"Greenpeace juga tidak mensyaratkan agar perusahaan itu menyerahkan izin-izin usahanya di lahan gambut kepada pemerintah untuk dicabut," tambahnya.

Itu artinya, lanjut Bambang, selama bertahun-tahun berkolaborasi dengan Greenpeace, grup sawit dan pulp/kertas perusahaan besar dimaksud tetap beroperasi di areal izin-izin usahanya di lahan gambut.

Bahkan, lanjut Bambang, dalam kebijakan konservasi hutan yang diluncurkan oleh grup sawit dan pulp/kertas tersebut, dimana pembuatan kebijakan-kebijakan perusahaannya disusun, disetujui serta dideklarasikan oleh grup perusahaan itu bersama-sama Greenpeace, tidak terdapat klausul yang mengharuskan grup sawit dan pulp/paper perusahaan itu untuk menghentikan pemanfaatan lahan gambut oleh grup perusahaan besar dimaksud.

“Mengapa Greenpeace sekarang mendesak pemerintah untuk mencabut izin-izin usaha di lahan gambut? Ini menunjukkan posisi Greenpeace yang tidak konsisten,” kata sekjen.

Mengenai sebaran konsesi-konsesi HTI dan sawit di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di 7 provinsi prioritas restorasi gambut, kembali Bambang menekankan bahwa Greenpeace tentu memahami dengan baik bahwa hampir seluruh izin-izin usaha di lahan tersebut bukan diberikan dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ketika Greenpeace mengumumkan kolaborasinya, dengan grup sektor sawit dan pulp/kertas, konsesi-konsesi tersebut telah berada di lahan gambut, dan Presiden Jokowi belum menjabat sebagai Presiden RI,” jelasnya.

Terkait dengan sawit di dalam kawasan hutan, Sekjen KLHK menggaris-bawahi bahwa hampir seluruh kasus tersebut bukan terjadi pada periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Isu sawit di dalam kawasan hutan, lanjutnya jelas bukan hal baru bagi Greenpeace karena ketika Greenpeace berkolaborasi dengan grup sawit perusahaan besar, juga terdapat konsesi-konsesi sawit perusahaan yang saat itu berada di dalam kawasan hutan.

“Mengapa Greenpeace tetap memulai dan melanjutkan kolaborasi dengan grup sawit perusahaan itu hingga bertahun-tahun lamanya yang konsesi-konsesinya berada di dalam kawasan hutan? Ini juga contoh nyata tidak konsistennya Greenpeace,” tegas Bambang.

“Jika sekarang Greenpeace mempersoalkan soal sawit di kawasan hutan, pertanyaannya adalah mengapa baru sekarang mempersoalkannya? Bukankah Greenpeace telah bertahun-tahun lamanya berkolaborasi dengan grup sawit yang memiliki sawit di dalam kawasan hutan?” tanya Sekjen KLHK.

Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: KLHK Buka-bukaan Fakta Soal Greenpeace: Sejak 2011-2018, Kolaborasi dengan Perusahaan Sawit

Selain Greenpeace, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!