MEDAN – Viral kebijakan baru pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian menjadi aparatur sipil negara (ASN) membuat Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih angkat bicara.
"Dengan dijadikannya pegawai KPK menjadi ASN, akan membuat sistem lebih tertata," kata Yenti Garnasih melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 5 Mei.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Setelah Kapolri, Mahfud MD Ingin Ambil 57 Pegawai yang Didepak dari KPK
30 September 2021, 17:14
Anggaran KPK dari Negara
Ia mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang berdiri sendiri, mandiri, dan di bawah presiden, serta anggarannya pun dari negara. Dengan demikian, sebetulnya sistem penggajiannya diatur oleh Pemerintah.
Eks pansel lembaga antirasuah tersebut membandingkan bila pegawai KPK jadi ASN, tidak ada bedanya dengan penyidik Kejaksaan Agung yang juga ASN.
"Apa bedanya penyidik KPK dan penyidik Kejaksaan Agung, kerjanya sama. Malah kerjanya lebih banyak Kejaksaan Agung," katanya.
Yenti juga menganggap keberadaan wadah pegawai KPK tak jelas. Oleh sebab itu, akan lebih tersistem bila para pegawai menjadi ASN.
"Jadi, supaya ada suatu sistem kepegawaian yang sama," ujar dia.
Lagi pula, lanjut dia, wadah KPK juga tidak dikenal, termasuk soal posisi nomenklatur.
Terkait dengan independensi yang dianggap akan berkurang di tubuh KPK bila para pegawai menjadi ASN, dia ragu akan hal tersebut.
Menurutnya, meskipun para pegawai KPK menjadi ASN, tetap diberikan ruang untuk independen dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
"Saya tidak setuju ada istilah kalau jadi ASN menjadi tidak independen, sementara penyidik korupsi itu ada di kepolisian dan kejaksaan," katanya.
Ia berharap Firli Bahuri bisa membuktikan profesionalitas dan independensi dari konsekuensi Undang-Undang KPK yang baru, termasuk para pegawai KPK akan menjadi ASN. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Perlu diketahui, KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan alih status pegawai KPK menjadi ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tes wawasan kebangsaan tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS.
Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: Pegawai KPK Jadi ASN, Pakar Nilai Hal yang Wajar.
Selain kebijakan Pegawai KPK jadi ASN, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!