MEDAN - Jenderal Andika Perkasa telah mendapatkan restu DPR untuk menjadi Panglima TNI, hal tersebut telah diresmikan lewat Rapat Paripurna.
Sebelum mendapat restu DPR, Andika diajukan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini Andika tinggal menunggu pelantikan untuk kemudian menjabat. Andika punya waktu kurang lebih 400 hari. Apa yang harus dilakukannya?
BACA JUGA:
Sebelum dibawa ke paripurna, Komisi I DPR telah lebih dulu melakukan uji-kelayakan alias fit and proper test terhadap Andika, Sabtu, 6 November. Dalam agenda itu Andika memaparkan visi-misinya, yang secara garis besar ia jabarkan dalam waktu lima menit.
"Berangkat dari vision statement, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali. Tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka," tutur Andika.
Andika mengatakan akan mengedepankan segala kinerja berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara umum ada tiga hal: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia.
Turunan dari tiga misi itu dijabarkan Andika terdiri dari operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Hal pertama, Andika ingin mengembalikan tugas-tugas TNI sesuai peraturan perundangan. Menurutnya selama ini TNI sudah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam UU. Hanya saja ada beberapa kelemahan dalam implementasinya.
"Dan itu yang menjadi prioritas pertama saya, bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Jangan kelebihan, dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektornya kementerian atau lembaga lain," Andika.
Hal selanjutnya adalah meningkatkan operasi pengamanan di perbatasan dan meningkatkan kesiapsiagaan satuan TNI. Selain itu hal yang juga akan jadi fokus Andika adalah meningkatkan kemampuan siber, terutama untuk intelijen. Daerah-daerah dengan masalah keamanan dan wilayah konflik akan jadi perhatian khusus.
Misi lain yang dipaparkan Andika adalah meningkatkan interoperabilitas angkatan darat, laut, dan udara (AD, AL, AU). Andika juga akan melakukan penguatan integrasi dalam penataan organisasi. Terakhir, Andika menjunjung misi diplomasi militer yang sesuai kebijakan politik luar negeri.
Pekerjaan 400 hari Andika Perkasa jadi Panglima TNI
Andika Perkasa hanya memiliki waktu kurang lebih 400 hari menjabat sebagai Panglima TNI. Dalam UU 34/2004 dijelaskan usia pensiun seorang perwira adalah 58 tahun. Sementara Andika akan menginjak usia 57 tahun pada 21 Desember 2021 mendatang. Apa yang harus dilakukan Andika dalam waktu satu tahun lebih sedikit itu?
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan yakin Andika akan membawa perubahan bagi organisasi TNI. "Karena bagi kami, sebetulnya, bukan masalah setahun, dua tahun, tiga tahun. Tetapi bagaimana seseorang diberikan mandat dan bisa menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hari demi harinya itu bermakna bagi organisasi," kata Moeldoko.
Moeldoko juga menjelaskan, secara garis besar ada tiga pekerjaan utama yang diamanatkan Istana kepada Andika: regenerasi TNI, pembinaan kekuatan, dan kesejahteraan prajurit. Spesifik soal pembinaan kekuatan, Moeldoko menjelaskan hal yang dimaksud meliputi pembinaan intelijen, operasi, logistik, personel, dan teritori.
Moeldoko mengaku yakin langkah-langkah itu dapat dijalani dengan baik oleh Andika. "Jadi setelah membina kemampuan, sekarang tugasnya membina kekuatan. Itu jadi ranah panglima. Kemampuan yang sudah tersedia tadi, dibina menjadi kekuatan agar seluruh prajurit selalu pada posisi siaga operasional," tutur Moeldoko.
Pengamat militer, Salim Said mengatakan Istana harusnya jadi pihak yang paling paham soal kerja-kerja apa saja yang perlu dilakukan Andika. Tapi sebagai pengamat ia melihat beberapa persoalan krusial yang harus ditangani Andika dari posisinya sebagai Panglima TNI. Pertama, soal ketertinggalan alutsista.
"Masih ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan karena memang tentara kami ini, tentara Indonesia itu masih kekurangan biaya, banyak peralatan yang belum dipenuhi. Ya, itu tugas yang dikerjakan oleh Andika," tutur Salim Said kepada VOI, Senin, 8 November.
Permasalahan alutsista telah jadi perkara klasik, yang kini nampaknya coba dibenahi. Seperti dikatakan Salim Said, TNI kekurangan biaya selama ini. Sementara, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022 ditetapkan anggaran total sebesar Rp2.708,7 triliun.
"Meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun," tutur Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 16 Agustus lalu.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) jadi lembaga dengan anggaran terbesar, yang mencapai 133,9 triliun. Angka itu meningkat dari outlook tahun ini, yakni Rp118,19 triliun. Setelah Kemenhan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang mendapat alokasi anggaran Rp111,02 triliun. Angka itu naik dari outlook 2021 yang besarannya Rp96,88 triliun.
Meski jadi prioritas utama, angka ini sejatinya masih tergolong kecil. Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan anggaran ideal bagi kementeriannya seharusnya di kisaran Rp300 triliun. Dengan jumlah itu modernisasi, peremajaan, perawatan, dan pemeliharaan alutsista dapat dioptimalkan.
Dahnil menjelaskan selama ini yang dilakukan pihaknya adalah memaksimalkan anggaran per tahun. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, "bersama Mabes TNI dan tiga angkatan (Darat, Laut, dan Udara) membuat skema-skema belanja alutsista."
"Misalnya buat perencanaan 25 tahun ke depan. Karena begini, belanja alutsista atau modernisasi alutsista tidak seperti kita beli mobil di dealer, karena membutuhkan waktu," papar Dahnil.
"Ada selain kebutuhan anggaran, kemudian ada aspek geopolitik dan geostrategis yang juga harus diperhatikan. Yang jelas, sampai dengan detik ini concern Pak Prabowo adalah bagaimana menempatkan peremajaan alutsista, pemeliharaan dan perawatannya pada level tertinggi kebutuhan TNI pada saat ini," Dahnil, dikutip Liputan 6.
Selain alutsista, ada beberapa pekerjaan berat lain yang harus dihadapi Andika. Salah satunya soal kelompok bersenjata Papua (KKB). Hal ini diungkap anggota Komisi I DPR Syarief Hasan kepada VOI pekan lalu.
"Tantangan yang paling di depan itu selesaikan Papua itu, KKB itu. Itu yang paling utama," kata Syarief Hasan.
Andika, di tengah uji-kelayakan menyinggung hal ini. Andika berjanji tak akan berperang di Tanah Papua. Ia menawarkan pendekatan humanis, hal yang Andika sebut sebagai strategi "win heart and mind" di hadapan para anggota dewan.
"Jadi kalau yang disampaikan oleh Bapak Panglima itu pendekatannya bukan menganggap sebagai musuh, tetapi harus menangkan heart and mind. Istilahnya gitu," kata Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo.
Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: 400 Hari Andika Perkasa Harus Apa?
Selain Jenderal Andika Perkasa, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
