JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan mengomentari soal kandidat calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pasalnya, Faksi PKS memang satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN disahkan menjadi UU dengan alasan banyak substansi dan pandangan fraksi yang terakomodasi. Salah satunya, tidak terdapat dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025.
Anggota Komisi V DPR sekaligus anggota Pansus RUU IKN, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan tidak perlu ada komentar terkait nama-nama yang beredar untuk dipilih sebagai calon kepala otorita IKN.
Sebab, menurutnya, PKS tidak setuju Ibu Kota Negara Baru Nusantara dibangun. Meskipun, kata dia, pihaknya tidak mempermasalahkan 4 nama sosok yang pernah di sebut Presiden Joko Widodo.
"Kalau masalah nama sebaiknya kami tidak ikut komentar karena kita tidak setuju ibukotanya, bukan orangnya," ujar Suryadi kepada VOI, Kamis, 20 Januari.
Tahun lalu, Presiden Joko Widodo pernah membocorkan sejumlah nama calon kandidat kepala otorita.
“Kandidatnya ada banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020.
BACA JUGA:
Diketahui, Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Dia tercatat sebagai orang yang ikut merencanakan pemindahan ibu kota baru kala menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Kedua, adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sudah rahasia umum, kedekatan dirinya dan Jokowi terbangun saat bersama-sama memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ahok kini duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Nama ketiga adalah Tumiyono. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Emiten konstruksi pelat merah ini memiliki sejumlah proyek dalam pembangunan ibu kota negara atau ibu kota baru.
Nama terakhir yang disebut Jokowi berpotensi menduduki Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah politikus PDIP Abdullah Azwar Anas. Eks Bupati Banyuwangi itu kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
