JAKARTA - Enam partai politik dengan tegas menolak penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Mereka adalah PDIP, Gerindra, NasDem, PPP, Demokrat, dan PKS. Sementara dua parpol yang mendukung hanya PAN dan Golkar.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penolakan enam parpol tersebut menjadi penenang dari kegaduhan wacana penundaan pemilu. Apalagi DPD RI juga menyatakan ketidaksetujuannya.
"Ini tentu melegakan. Kekuatan partai tersebut ditambah DPD akan membuat ciut PKB, PAN dan Golkar," ujar Jamiluddin di Jakarta, Jumat, 4 Maret.
Meski demikian, menurut Jamiluddin, pihak sponsor akan terus menggalang berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan penundaan pemilu. Suara dari berbagai elemen masyarakat itulah, kata dia, yang bakal digunakan untuk menekan MPR agar mengamandemen UUD 1945.
"Mereka ini tentulah para elite negeri yang ingin lebih lama berkuasa. Bagi mereka, menunda pemilu berarti memperlama mengumpulkan pundi-pundi ekonomi," katanya.
BACA JUGA:
"Karena itu, kelompok elite bersama para oligarki akan terus menggelorakan penundaan pemilu," sambungnya.
Jamiluddin menilai, pembentukan pendapat umum akan dilakukan secara intensif sampai nantinya MPR RI tidak punya daya lagi untuk menolaknya. Untuk mencegah hal itu, kata dia, semua elemen masyarakat yang pro demokrasi dan konstitusi harus bersama-sama menolak penundaan pemilu.
"Elemen masyarakat ini akan menguatkan partai politik dan DPD yang sudah dari awal menolak penundaan pemilu," katanya.
Jamiluddin mengatakan, kekuatan masyarakat yang pro demokrasi dan konstitusi bersama lima partai politik dan DPD akan menjadi kekuatan untuk menghentikan keinginan para elite dan para oligarki menunda pemilu.
"Mereka ini harus dilawan dengan cara apa pun demi tegaknya demokrasi di tanah air," katanya.
Terkait
