PALEMBANG - Buronan tersangka kasus dugaan korupsi penggelapan gaji dan tunjangan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun 2015-2017 ditangkap tim kejaksaan di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohd Radyan mengatakan tersangka berinisial EW (42), mantan Bendahara Kantor Camat Lalan, Musi Banyuasin.
Tersangka EW ditangkap tim tangkap buron gabungan Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Padang Sidempuan, Rabu (16/11) malam.
“Saat ini tersangka DPO itu sudah diamankan di Kejari Muba untuk dilakukan penyelidikan lanjutan,” katanya dilansir ANTARA, Kamis, 17 November.
Tersangka masuk sebagai DPO sejak bulan November 2018 setelah beberapa kali tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh Kejari Muba.
Radyan menjelaskan tersangka EW diduga menggelapkan gaji dan tunjangan bulan Nopember - Desember 2015, April - Desember 2016 dan bulan Januari 2017 untuk 20 orang ASN Kantor Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin.
Hak gaji dan tunjangan puluhan ASN yang belum dibayarkan tersangka itu berjumlah Rp264,2 juta sebagaimana pelaporan hasil penyidikan Kejari Musi Banyuasin.
Adapun penggelapan gaji dan tunjangan ASN tersebut dilakukan tersangka saat menjabat sebagai Bendahara Kantor Camat Lalan hingga tahun 2017.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Blusukan ke Pasar Badung Usai KTT G20, Jokowi: Penting untuk Membuat Kebijakan
17 November 2022, 11:15
Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan jaksa Kejaksaan Negeri Muba terhadap beberapa orang saksi, di antaranya Camat Lalan Ahmad Samasuri dan para korban yang diperkuat kecukupan barang bukti.
Barang bukti yang didapatkan itu salah satunya berupa Surat Teguran nomor 800/270/LN-IV02016 untuk tersangka yang diterbitkan Camat tanggal 2 April 2016.
“Uang gaji dan tunjangan itu sama sekali belum dibayarkan oleh tersangka, padahal sebelumnya dia (EW) sudah menyertakan surat pernyataan sanggup membayarnya paling lambat tanggal 12 Agustus 2017 hingga akhirnya buron,” ujarnya.
Terkait
