JAKARTA - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa saat ini seperti orde baru bukanlah sebuah tudingan. Melainkan peringatan atau warning terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo agar tidak bertindak seperti masa orde baru.
"Refleksi dari Bu Megawati ya melihat situasi terkini. Mungkin ada beberapa hal yang membuat Bu Megawati ingat terhadap masa-masa orde baru. Karena kan banyak nih simpang siur menggunakan kekuasaan, patut diduga menggunakan kekuasaan untuk kepentingan tertentu," ujar Baidowi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November.
Legislator PPP yang akrab disapa Awiek itu menjelaskan, peringatan Megawati itu merupakan buntut dari kasus Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres-Cawapres.
"Kalau hanya putusan 90, orang tidak akan menduga-duga, tapi ada putusan MKMK itu lah yang membuat, meyakinkan bahwa ada sesuatu, ada tangan-tangan tersembunyi ini untuk mengendalikan kekuasaan kehakiman di MK. Jadi putusan MKMK itu lah yang kemudian menyebabkan asumsi-asumsi liar terhadap dugaan penggunaan alat-alat kekuasaan untuk kepentingan politik," jelas Awiek.
"Ya meskipun itu perlu diuji lagi ya kebenarannya, tetapi kan indikasinya sudah banyak, maka kita harapkan infrastruktur negara ini bertindak secara netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Anggota DPR dapil Madura, Jawa Timur itu pun mencontohkan tindakan penggunaan alat negara. Misalnya, ada 127 kepala desa di Karanganyar dimintai klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana desa oleh Polda Jateng.
"Meskipun itu proses biasa karena ada surat laporan, tetapi karena dilakukan di masa-masa pemilu, itu akhirnya timbul prasangka. Nah tapi kita apresiasi Polri yang kemudian menghentikan itu untuk sementara waktu sampai pemilu selesai, yang pemanggilan terhadap sekian ratus kepala desa di Karanganyar itu tidak dilanjutkan. Itu menunjukkan bahwa teman-teman polri di bawah patuh terhadap instruksi dari Kapolri," kata Awiek.
Kedua, penurunan alat peraga kampanye (APK) pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di beberapa tempat yang diduga melibatkan aparat pemerintahan, kabupaten ataupun provinsi.
"Itu kan ciri-ciri begitu kan di orde baru dulu, alat kekuasaan negara untuk kepentingan politik tertentu," ucapnya,
Namun, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu tetap mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden Jokowi bahwa kepala negara bersikap netral sebagai presiden. Awiek berharap Jokowi pada komitmennya sehingga apa yang dikatakan Megawati dalam pidatonya tidak terbukti.
"Nah sebagai kepala pemerintahan beliau sudah berkomitmen untuk netral, mudah-mudahan komitmen beliau itu terlaksana, terimplementasi dengan baik di lapangan sehingga kekhawatiran dari Bu Megawati itu tidak terbukti. Bu Mega kan menengarai itu ada dugaan mobilisasi aparat, ya mudah-mudahan itu tidak terbukti gitu. Kita harapkan tidak terbukti," kata Awiek.
"Ya sebagai sebuah tokoh bangsa kita juga menghormati, tentu Bu Megawati sebagai (mantan) presiden memiliki data-data Intelijen. Nah yang disampaikan itu lebih pada warning, warning jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan, jangan coba-coba mengembalikan ini seperti kekuasaan di masa orde baru, itu kan warning," lanjutnya.
Menurut Awiek, sikap Megawati adalah wajar di tengah suasana politik yang saat ini telah berbeda. Meski pemerintahan Jokowi merupakan produk PDIP namun tetap memberikan koreksi bilamana ada hal yang tidak sesuai dengan nafas awal perjuangan partai.
BACA JUGA:
"Ya sah saja, namanya politik di Indonesia yang penuh dengan dinamika, ya itu saya kira sah-sah saja berjalan seperti itu. Cuma yang ingin kami tegaskan jangan sampai kekhawatiran dari Bu Mega itu terbukti," kata Awiek.
"Presiden harus membuktikan komitmennya beliau bertindak netral, dan kami yakin presiden itu akan netral sebagai presiden ya. Kalau secara pribadi, kita tidak bicara secara pribadi-pribadi," pungkasnya.
Terkait
