JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihak yang menyuarakan kecurangan di Pemilu 2024 mulai diintimidasi. Salah satunya adalah kadernya yang juga capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.
Hal ini disampaikan Hasto saat menjadi panelis diskusi ‘Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?’ di Auditorium Juwono Sudarsono Fisip UI, Depok, Kamis, 7 Maret.
Menurut dia, ssetelah Ganjar minta hak angket digulirkan di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu tiba-tiba ada laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata Hasto.
Intimidasi juga dinilai Hasto diarahkan kepada media yang menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu dan menyuarakan hak angket. Katanya, wajar banyak yang ingin menggagalkan wacana itu dan caranya juga bukan hanya lewat jalur hukum.
"Inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural silakan ajukan ke polisi silakan ajukan ke Bawaslu,” ungkap mantan anggota DPR RI itu.
“Ini, kan, demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka, opsinya bagaimana politik sebagai opsi, tetapi syaratnya harus muncul," sambungnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Ganjar dilaporkan bersama mantan Direktur Bank Jateng berinisial S ke KPK oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Ada dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi penjamin kreditur yang tak dilaporkan sebagai penerimaan.
Ganjar kemudian membantah menerima gratifikasi maupun suap seperti yang dilaporkan Sugeng. Katanya, tak ada sepeserpun uang masuk ke kantongnya dari Bank Jateng.
“Saya tidak pernah terima gratifikasi seperti yang dia laporkan,” kata Ganjar dihubungi VOI melalui pesan singkat, Selasa, 5 Maret.
Terkait
