Pemerintah Bahas Opsi Perpanjangan PPKM Mikro Jelang Berakhir 8 Maret
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah sedang melakukan pembahasan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang akan berakhir pada Senin, 8 Maret mendatang.

"Saat ini perpanjangan PPKM Mikro masih dalam pembahasan," kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 3 Maret.

Setelah pembahasan dilakukan, pemerintah akan menyampaikan keputusan yang diambil dari pembahasan tersebut. 

"Kami akan segera sampaikan kepada publik jika sudah ada keputusan tentang tindaklanjutnya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan penerapan PPKM Mikro di tingkat RT/RW sejak Januari lalu dianggap efektif untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyampaikan hal senada pada Februari lalu. Kata dia, PPKM Mikro telah melandaikan kasus COVID-19.

"Memang pada awal itu saya sempat marah. Ini PPKM enggak efektif karena yang turun baru dua provinsi. Yang lain enggak ada yang turun sama sekali. Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif, ya karena memang kurvanya tidak ada yang turun," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Kenapa Jokowi begitu optimis PPKM mikro mampu melandaikan kasus? Dia belajar dari penanganan COVID-19 di India. Saat awal pandemi, India menerapkan kuncitara (lockdown) satu negara. Sayangnya, hal tersebut gagal karena kondisi perekonomian makin lemah.

BACA JUGA:


- https://voi.id/berita/37191/i-update-i-covid-19-per-4-maret-kasus-baru-7-264-total-kasus-1-361-098

- https://voi.id/berita/37194/ni-kadek-sewa-preman-rampas-mobil-pria-di-bali-yang-tak-bayar-arisan-rp300-juta

- https://voi.id/berita/37131/2-mahasiswa-ditangkap-polisi-karena-kasus-pengeroyokan-satu-orang-diburu

- https://voi.id/berita/37111/tersangka-kasus-korupsi-di-ditjen-pajak-dicekal-kpk

- https://voi.id/berita/37099/bawa-alat-berat-wali-kota-bobby-nasution-robohkan-bangunan-tanpa-imb-di-kesawan-medan

- https://voi.id/berita/37002/proyek-dinasti-klb-hadir-karena-ulah-sby

- https://voi.id/berita/37089/aoki-vera-bela-nurdin-abdullah-bawa-bawa-om-kumis-kpk-jangan-kaburkan-fakta-kpk-punya-bukti

- https://voi.id/berita/37069/koordinasi-dengan-kpk-kabareskrim-tak-bahas-perburuan-harun-masiku

- https://voi.id/berita/37066/polri-bakal-hentikan-perkara-6-laskar-fpi-alasannya-tersangka-sudah-meninggal

- https://voi.id/berita/37036/tidak-setuju-kpk-terbitkan-sp3-icw-nilai-rawan-bancakan

- https://voi.id/berita/37024/3-anggota-polda-metro-jadi-terlapor-i-unlawful-killing-i-polri-gunakan-pasal-pembunuhan

- https://voi.id/ekonomi/37018/siapa-said-aqil-komut-baru-kai-yang-pernah-kerja-di-perusahaan-cucu-konglomerat-eka-tjipta-widjaja

Sampai akhirnya, India mengubah strategi penanganan pandemi dengan melakukan lockdown di tingkat mikro. "Meskipun awal-awal India lockdown total, sehingga India ganti strategi, tapi strateginya sama, PPKM skala mikro. Jadi, itu yang kita pakai," ucap Jokowi.

Dari situ, Jokowi menganggap strategi pembatasan sebelumnya yakni PPKM dan PSBB salah.

"Wong yang merah satu RT, yang di-lockdown satu kota, yang di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah 1 kelurahan saja yang diisolasi. Itu yang dilakukan India," pungkasnya.