JAKARTA - Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk proaktif merespons soal serangan balasan Israel ke Iran dengan ditandainya tiga ledakan di Kota Isfahan pagi tadi. Sedangkan ini terjadi setelah Iran menyerang Israel dengan lebih dari 300 drone maupun tidak pada Sabtu, 14 April lalu.
"Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kepada wartawan, Jumat, 19 April.
Meutya mendorong pemerintah RI melalui Kemenlu turun tangan agar PBB dapat mengeluarkan resolusi supaya serangan dari semua pihak segera dihentikan. Termasuk serangan ke Gaza oleh Israel.
"Saya ingin mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB sangat bertanggung jawab melibatkan semua pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut," katanya.
Menurut politikus Golkar itu, sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan Perang Israel-Hamas di Gaza serta Perang Rusia-Ukraina. DK PBB, kata Meutya, perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul.
"Saya meminta Kemlu juga untuk mitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yg tengah berkonflik dan sekitarnya. Di Palestina, Iran dan lainnya," jelas Meutya.
Sebelumnya seorang pejabat AS mengatakan kepada ABC News, CBS News, dan CNN bahwa Israel telah meluncurkan serangan balasan ke Iran.
Melansir laporan The Guardian yang mengutip pejabat AS, Israel telah memperingatkan pemerintahan Joe Biden pada Kamis, 18 April, bahwa serangan akan datang pada 24-48 jam mendatang.
BACA JUGA:
Adapun media pemerintah Iran hanya mengonfirmasi bahwa pertahanan udara melepaskan tembakan ke drone di provinsi Isfahan, dan menjatuhkannya.
Ada juga laporan Iran mengenai pertahanan udara yang telah aktif di sekitar Tabriz. Dilaporkan pula bahwa tak ada kerusakan berarti yang ditimbulkan serangan tersebut.
