Di Jakarta Normalisasi Sungai Jadi Sorotan, di Medan Ada Bobby Nasution Normalisasi Parit Cegah Banjir

JAKARTA - Beda DKI Jakarta, beda Medan, Sumatera Utara. Bila di DKI, normalisasi sungai masih jadi sorotan karena banjir, Medan memulainya dengan normalisasi parit.

“Saya memastikan agar normalisasi Parit Benteng II (AMD) di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan terlaksana dengan baik,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution, Jumat, 12 Maret. 

“Normalisasi parit dilakukan karena banyaknya tanah di dalam parit, yang mengakibatkan banjir setiap hujan turun.

Semoga dengan adanya normalisasi parit ini dapat mengurangi banjir di Kota Medan,” sambung Bobby Nasution.

Banjir di Kota Medan memang masih jadi  masalah. Berbagai cara sudah dilakukan. Wali Kota Medan Bobby Nasution sudah punya strategi baru dengan mengeruk Parit Sulang Saling.

Kata Bobby, pembersihan Parit Sulang Saling diharapkan bisa menjadi jawaban untuk penanganan masalah banjir. Meski dia mengakui pengorekan parit ini bukan jadi satu-satunya solusi.

Bobby Nasution menjelaskan, harus ada grand disain penanganan banjir di Medan. Jadi pemetaan dan usaha penanganan banjir dilakukan sesuai dengan hasil kajian yang komprehensif.

Bobby sudah mengeluarkan perintah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan  Kecamatan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan pengorekan dan pembersihan Parit Sulang Saling. 

Kegiatan ini digeber pada Sabtu, 13 Maret di enam kecamatan yang dilintasi parit besar; Medan Amplas, Kota, Denai, Area, Perjuangan, dan Timur.

Bobby mengatakan, pengorekan dan pembersihan Parit Sulang Saling ini sudah dianggarkan dalam APBD 2021. Wali Kota mengatakan, pengorekan dan pembersihan ini harus dilakukan hingga tuntas. Harus pula dipikirkan dengan matang tempat pembuangan sampah dan sendimentasi tersebut serta pengangkutannya.

Bagaimana dengan normalisasi sungai di Ibu Kota DKI?

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan komitmen Pemprov DKI mengatasi banjir Jakarta. Anggaran yang digelontorkan pun mencapai triliunan rupiah.

“Terkait banjir, kami ini anggarannya kurang lebih sampai 20 persen dari belanja modal. Jadi besar perhatian kami terhadap banjir. Jadi harus diperhatikan, tiap tahun tidak pernah kurang dari Rp2 triliun, 2-3 triliun. Itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal yang nilainya Rp9-10 triliun,” kata Wagub Riza, Jumat, 5 Maret.

Penegasan ini disampaikan Riza saat ditanya mengenai gugatan class action warga terkait banjir Jakarta. Riza menuturkan gugatan merupakan hak warga negara termasuk warga Jakarta.  

“Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta selalu bekerja sesuai dengan RPJMD sesuai dengan rencana kerja, sesuai dengan regulasi ketentuan yang ada, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kami miliki,” sambungnya. 

Soal normalisasi sungai, Wagub Riza menyebutkan tahapan yang harus dilalui termasuk pembebasan lahan yang anggarannya besar.

“Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi, di Sukabumi ya beda. Bebaskan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi kurang lebih 1,3  triliun dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 nggak kurang Rp5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai-sungai yang lain,” papar Riza. 

Yang pasti Riza mengulang penegasan komitmen dan konsistensi Pemprov DKI mengatasi banjir. Program yang ada dikerjakan dengan dukungan anggaran yang tersedia.