Pemerintah Siapkan 4.000 Rumah Bersubsidi untuk ASN

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 4.000 rumah bersubsidi bagi para ASN Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN. Masing-masing instansi mendapatkan 1.000 unit rumah.

"Kami menyediakan kuota rumah subsidi untuk 4.000 pegawai di empat lembaga pemerintah tersebut," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keteranganya, Jumat 23 Mei.

Dia berharap dengan alokasi 4.000 rumah tersebut, maka para ASN bisa meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan keluarganya.

Kementerian PKP dan BP Tapera siap menambah alokasi rumah subsidi bagi para pegawai dan ASN.

Maruarar berharap setiap instansi pemerintah memiliki data pegawai yang belum memiliki rumah serta memenuhi syarat batas penghasilan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah.

"Untuk saat ini kuotanya memang masih terbatas. Tetapi kalau perlu ditambah akan kami tambahkan mengingat kuota KPR FLPP pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini terus ditingkatkan dari sebelumnya 220.000 menjadi 350.000 unit rumah subsidi," terangnya.

Pria yang akrab disapa Ara ini menekankan jangkauan KPR FLPP ke-22 ekosistem atau segmentasi masyarakat. Setidaknya pada dua bulan mendatang dirinya akan memberikan kunci rumah bersubsidi secara simbolis kepada segmentasi masyarakat yang berhak menerima KPR FLPP sehingga bisa memiliki rumah pertama yang berkualitas.

"Pada bulan Juni dan Juli mendatang saya akan berikan kunci ke-22 ekosistem atau segmentasi masyarakat dan pemda. Di antaranya, adalah mereka yang berpenghasilan tidak tetap seperti nelayan, petani bahkan AR," katanya.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengucapkan terima kasih karena masih banyak pegawai di lingkungan Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan ANRI yang belum memiliki rumah.

Dia berharap dengan adanya KPR FLPP ini bisa mempermudah akses pegawai untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau sehingga mereka bisa lebih semangat dalam bekerja.

"Kami juga telah meminta jajaran sekretariat untuk melakukan pendataan pegawai yang berhak mendapatkan KPR FLPP ini," katanya terkait alokasi rumah bersubsidi untuk ASN di lingkungan Kementerian PANRB.