Wali Kota Medan Bobby Nasution Serius Menyimak Arahan Jokowi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengikuti rakornas Pengawasan Intern Pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi secara virtual (Instagram bobbynst)

Bagikan:

MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengikuti rapat koordinasi nasional Pengawasan Intern Pemerintah. Rakor ini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual.

“Dalam rapat ini, Bapak Presiden menyampaikan mengenai percepatan pemulihan ekonomi nasional yang di mana pemerintah telah menyiapkan sejumlah dana untuk memulihkan perekonomian nasional,” kata Bobby Nasution lewat akun Instagram bobbynst, Kamis, 27 Mei. 

“Dana tersebut harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi nasional dapat segera bangkit. Namun tetap diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien,” sambungnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rakornas mengungkap kecepatan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran masih belum sesuai harapan. Menurut dia, hal ini akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi COVID-19.

Hingga dengan akhir triwulan I 2021, kata Jokowi, realisasi belanja pemerintah masih rendah yaitu sekitar 15 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tidak sampai 7 persen.

Sementara, lanjut Jokowi, serapan belanja PEN juga mengalami kondisi yang sama dengan APBN maupun APBD. Di mana baru mencapai 10,19 persen dari pagu anggaran Rp699,46 triliun.

"Percepatan eksekusi pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diharapkan terjadi di triwulan I juga belum terwujud. Pada kuartal pertama tersebut, PBJ yang terealisasi baru sebesar 10,98 persen untuk kementerian dan lembaga serta kurang dari 5 persen untuk pemerintah daerah," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2021, Kamis, 27 Mei.

Karena itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk segera melakukan investigasi penyebab lambatnya realisasi anggaran yang disediakan pemerintah.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran dan dimaksimalkan untuk menggerakkan roda perekonomian.