Klarifikasi 'Tak Mau Anggota DPR Kena COVID Tidak Dapat ICU,' Saleh Daulay PAN: Tidak Ada Niat Bedakan Warga

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay memberikan klarifikasi tentang pernyataannya saat Rapat Kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Dalam rapat Saleh bilang dirinya tidak ingin ada lagi anggota DPR yang tidak mendapat ICU.

Menurut Saleh, pernyataan ini tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan pejabat atau anggota DPR. Dia hanya ingin agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni merawat semua pasien COVID-19.

"Apa yang saya sampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien COVID-19, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial. Saya ikut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan, dll masuk dalam kesimpulan. Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)," ujar Saleh dalam pesan elektronik yang diterima VOI, Rabu, 13 Juli.

Saleh menyebutkan, selama ini dirinya begitu vokal dalam menyuarakan kepentingan publik, khususnya akses mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Tidak ada niat membeda-bedakan masyarakat.

"Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," tegasnya. 

Dalam rapat bersama Menkes Budi, Selasa, 13 Juli kemarin, Saleh bercerita tentang kisa duka anggota DPR yang meninggal karena tak mendapatkan ICU.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ke ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, dari Papua, tidak mendapat ICU," kata Saleh.

Lanjut Saleh, akhirnya setelah perjalanan panjang, John bisa mendapatkan ICU di RSPAD. Tapi, dia meninggal setelah 2 jam dirawat di sana. 

Peristiwa ini, sambung Saleh, membuat Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw menyampaikan keinginan agar dibangun rumah sakit COVID-19 khusus untuk kalangan pejabat negara. 

"Akhirnya, ada teman kami juga yang sama-sama orang Papua, minta RS khusus pejabat itu karena emosional bukan karena hatinya. Karena dia menyaksikan sendiri susahnya pasien bertahan tanpa alat yang memadai di tengah serangan COVID-19 yang cukup dahsyat," kata Saleh.

Saleh merasakan kehilangan keluarga yang terkena COVID-19, karena tempat tidur ICU penuh dan tak mendapat penangnan.

Oleh karena itu, ia pun meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin harus memastikan skenario terburuk jika kasus covid-19 naik lebih dari 60 persen dan persiapan bagi pelayanan dan pengobatan bagi pasien.