Gerak Mensos Risma Pastikan Bansos Diterima Masyarakat yang Membutuhkan

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini terus berupaya agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Termasuk menyatukan data penerima bansos dari empat direktorat jenderal di kementeriannya dan ingin memantau rumah mereka melalui satelit.

Saat menduduki jabatan Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19, Risma mengaku langsung meminta audit dari sejumlah lembaga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kementeriannya. Hal ini bertujuan agar dia tahu apa yang harus diperbaiki terutama mengenai pemberian bantuan.

"Saat di awal terus terang saya tidak tahu kondisi di Kemensos. Dari situ (karena, red) saya memang biasa tiap masuk keluar saya minta audit. Kenapa, saya ingin tahu apa yang harus diperbaiki dan apa kekurangan-kekurangan," kata Risma dalam acara diskusi yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Kamis, 19 Agustus.

Dari berbagai audit yang dilakukan, akhirnya Risma tahu masalah yang ada dalam pemberian bantuan sosial (bansos) berkaitan dengan data penerima. Sehingga, dia langsung bergerak melaksanakan perbaikan dengan mengintegrasikan data dari empat direktorat jenderal di kementeriannya.

"Jadi awalnya data ada empat. DTKS sendiri, data bantuan pangan nontunai atau warga kenalnya sembako, kemudian ada data bantuan tunai, dan data PKH," ujar eks Wali Kota Surabaya itu.

Dari penyatuan ini, Risma mengatakan ada 193 juta data penerima yang kemudian dilanjutkan dengan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dilakukan karena dia mendapat masukan dari KPK untuk dicocokan dengan data kependudukan dan hasilnya penerima bansos berkurang hingga 155 juta saja.

Pemadanan data ini, kata Risma, juga mengungkap ada penerima bantuan ganda yang artinya satu orang bisa menerima berbagai bantuan padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga, dari seluruh temuan tersebut Kementerian Sosial akhirnya dapat menidurkan sekitar 21 juta data penerima bansos.

"Kita memetakan sesuai aturan, ada yang memang boleh double, jadi PKH dengan sembako itu boleh, merangkap itu boleh. Namun ada yang tidak boleh seperti BST itu tidak boleh double," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Peran aktif Pemda daftarkan penerima bansos dibutuhkan

Risma mengakui memang saat ini masih banyak masyarakat miskin di Tanah Air yang tidak mendapatkan bansos. Tapi, dia menilai hal ini terjadi karena pemerintah daerah tak melaporkan data terbaru ke pusat.

"Bahwa usulan data siapa penerima itu dari (pemerintah, red) daerah, maka kita kembalikan wewenang itu pada daerah dan minta daerah perbaiki," ungkapnya.

Ia mengatakan sejak Januari sampai April 2021, Kementerian Sosial menyerahkan pendataan masyarakat penerima bantuan ke pemda. Hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

Pemda, kata Risma, diberikan kewenangan itu karena dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Sehingga, jika ada orang miskin yang tidak mendapatkan bansos itu bukan kesalahan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, dia mengatakan orang miskin bisa diberikan bansos dalam periode pengiriman bulan berikutnya. Pemda bisa memperbarui data tiap bulan untuk memastikan bansos diterima ke orang yang membutuhkan.

"Tiap bulan ada data perubahan dari daerah, ada data daerah yang misalkan meninggal atau pindah, itu dilaporkan daerah. Jadi kenapa kami rutin melakukan evaluasi di minggu ketiga tiap bulan, untuk perbaikan di bulan berikutnya," kata Risma.

Upaya memastikan bansos tepat sasaran

Berbagai langkah memastikan bansos sampai ke tangan penerimanya dan tak diselewengkan terus dilakukan Risma. Selain memadankan data dengan NIK, ke depan Kementerian Sosial (Kemensos) akan bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk mengecek kondisi rumah penerima bansos melalui satelit.

"Kita akan tahu nanti kalau posisi dari rumah itu dengan data geospasialnya, data citra satelitnya. Jadi kita akan tahu posisi rumah itu," ujarnya.

Dengan penggunaan satelit seperti ini, penerima bansos yang ternyata rumahnya besar bisa diketahui dan pencabutan bantuan bisa dilakukan.

"Sehingga suatu saat kalau dia bilang masih miskin, ternyata wong rumahnya tambah besar kok. Itu bisa kita bandingkan begitu. Nah nanti ke depannya input-input itu bisa dimaksimalkan," tegas Risma.

Pemantauan rumah penerima bantuan sosial ini sebenarnya bukan hal baru karena hal ini sudah dilakukan dengan bantuan PT Pos Indonesia. Mantan Wali Kota Surabaya tersebut mengatakan, tukang pos yang biasanya mengirimkan uang ke rumah penerima bantuan akan diminta mengambil foto.

Langkah berikutnya, Kemensos akan menyandingkan penggunaan listrik penerima bansos. Hal ini diharapkan membuat pemberian bantuan bisa tepat sasaran dan mencegah orang di rumah mewah atau besar mendapat bansos.

"Akan bagus sekali sebetulnya kalau kita juga lihat misalnya ke depan, nantinya penggunaan listrik. Kita akan lebih tahu lagi," ungkap Risma.

Menurutnya, orang yang memang membutuhkan bansos biasanya tidak mengonsumsi listrik secara besar. "Jadi bagaimana mungkin dia menerima itu yang bantuan rumahnya misalkan rumah itu 10 ribu watt ternyata menerima bantuan, dan ini ada yang seperti itu," pungkasnya.