JAKARTA - Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari memastikan pihaknya tak melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap ketujuh di Jakarta saat ini.
Anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan ini menuturkan, penyaluran BST harus dilakukan bersamaan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial.
Berdasarkan informasi yang diterima, Menteri Sosial Tri Rismaharini tak melanjutkan bansos BST. Pengajuan anggaran bantuan sosial selanjutnya hanya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
"Bu Mensos bilang hanya bansos PKH dan BPNT. Kalau BST COVID-19 kementerian sudah tidak ada. Jadi, kita ikut kebijakan pemerintah pusat," kata Premi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 23 September.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Klaster COVID-19 Sekolah di Jateng Bermunculan, Satgas Pastikan Evaluasi PTM Terus Dilakukan
23 September 2021, 10:16 -
| BERITA
Klaster COVID-19 Sekolah di Jateng Bermunculan, Satgas Pastikan Evaluasi PTM Terus Dilakukan
23 September 2021, 10:16 -
| BERNAS
Yang Divaksin Anak Kuliahan, Yang Belajar Tatap Muka Anak Sekolahan: Menyoal Klaster di Sekolah
23 September 2021, 07:57
Sebelumnya, Kementerian Sosial melanjutkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dengan anggaran Rp78,25 triliun pada 2022. Anggaran ini sudah disetujui DPR.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut bansos yang dilanjutkan adalah bansos reguler. Bansos reguler tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
“PKH dan BPNT terus berjalan, baik ada atau tidak ada pandemi, karena untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM,” kata Risma.
Sedangkan bansos khusus yakni dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus corona saat itu.
Pembatasan kegiatan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan masyarakat berkurang pendapatannya. "Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada warga terdampak. Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif,” kata Risma
Sebagai informasi, Ada 1.844.833 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat BST di Jakarta. Pemprov DKI menyalurkan BST kepada 1.007.379 penerima melalui ATM Bank DKI. Sementara, Kementerian Sosial menyalurkan BST kepada 837.000 penerima PT Pos Indonesia
BST yang terakhir disalurkan adalah tahap kelima dan keenam sebesar Rp300 ribu per bulan pada periode Mei dan Juni. Pengiriman BST dua tahap ini dilakukan sekaligus, sehingga warga langsung menerima Rp600 ribu.
