JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengemukakan alasan mengapa komisi yang dipimpinnya menyetujui penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2022. Ia mengungkapkan, hingga paruh pertama tahun 2022, konsumsi BBM jenis pertalite mengalami lonjakan signifikan hingga dua per tiga dari kuota yang sudah ditetapkan di APBN 2022.
"Dalam APBN 2022 Pertalite ditetapkan 23,5 juta KL tapi faktanya hari ini padahal baru 6 bulan pertama kita sudah hampir masuk dua per tiganya dikonsumsi," ujar Sugeng dalam Energy Corner, Senin 4 Juli.
Untuk itu, lanjut Sugeng, Komisi VII menyetujui penambahan kuota pertalite dan solar masing-masing 5 juta kiloliter (KL) dan 6 juta KL untuk mencegah jebolnya kuota hingga akhir tahun.
"Untuk solar beberapa waktu lalu ditetapkan dalam APBN haya 13 juta KL tapi tampaknya akan kekurangan sehingga kita tetapkan untuk tambah sampai 6 juta KL," lanjut Sugeng.
Mengenai penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina, Sugeng mendukung langkah tersebut sebab menurutnya penyaluran BBM bersubsidi selama ini belum tepat sasaran dan masih banyak dinikmati kalangan menegah ke atas.
Lebih jauh Sugeng mengatakan, dalam penetapan subsidi, pihaknya telah menghitung jumlah dan harga crude oil atau minyak mentah sebagai bahan baku BBM.
"Dalam APBN ditetapkan 63 dolar AS per barel sedangkan hari ini harganya sudah 110 dolar AS jadi sangat senjang sekali sehingga diperlukan kompensasi," ujarnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengungkapkan, realisasi konsumsi Pertalite hingga 20 Juni 2022 telah mencapai 57,54 persen atau mencapai 13.266.431 kiloliter (KL). Untuk itu, ia khawatir jika tidak dilakukan pembatasan pembelian, maka jumlah konsumsi Pertalite akan melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah.
Adapun kuota Pertalite yang disediakan pemerintah untuk tahun 2022 adalah sebanyak 23,05 juta KL. Sementara untuk Solar Subsidi, kata Saleh, konsumsinya sudah di atas 50 persen, bahkan konsumsi rata-rata harian bulanan sudah mengalami kelebihan di atas 10 persen.
"Tentu jika tidak dikendalikan maka kita akan hadapi subsidi habis Oktober atau November mendatang," ujar Saleh dalam webinar, Rabu, 29 Juni.
Untuk itu, saat ini pihaknya bekerja sama dengan Pertamina sebagai badan usaha mewajibkan pengguna untuk mendaftar di situs MyPertamina pada 1 Juli 2022.
Ke depan, melalui Revisi Perpres 191/2014, pemerintah akan menentukan siapa saja yang berhak membeli Pertalite dan Solar Subsidi tersebut.nggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengungkapkan, realisasi konsumsi Pertalite hingga 20 Juni 2022 telah mencapai 57,54 persen atau mencapai 13.266.431 kiloliter (KL).
Untuk itu, ia khawatir jika tidak dilakukan pembatasan pembelian, maka jumlah konsumsi Pertalite akan melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. Adapun kuota Pertalite yang disediakan pemerintah untuk tahun 2022 adalah sebanyak 23,05 juta KL.
Sementara untuk Solar Subsidi, kata Saleh, konsumsinya sudah di atas 50 persen, bahkan konsumsi rata-rata harian bulanan sudah mengalami kelebihan di atas 10 persen. "Tentu jika tidak dikendalikan maka kita akan hadapi subsidi habis Oktober atau November mendatang," ujar Saleh dalam webinar, Rabu, 29 Juni.
