JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menjadi BUMN. Saat ini, prosesnya sudah dalam tahap finalisasi. Sehingga, diperkirakan dalam waktu dekat prosesnya akan selesai.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dukungan ini diberikan karena BSI dinilai memiliki peluang yang cukup besar untuk didorong menjadi perusahaan pelat merah.
"BSI ini yang kita lihat punya peluang, jadi BSI kita dorong jadi BUMN gitu," katanya kepada wartawan, Kamis, 29 September.
Meski telah mengantongi satu lembar saham merah putih, kata Arya, BSI belum benar-benar menjadi BUMN. Kementerian BUMN juga tidak memiliki 'kontrol penuh' kepada BSI.
Lebih Lanjut, kata Arya, masih ada sejumlah rangkaian yang harus dilalui BSI untuk menjadi BUMN. Namun, Arya enggan merinci lebih lanjut terkait proses tahapan tersebut. Termasuk kabar menarik BTN Syariah ke dalam BSI.
Meski begitu, Arya mengatakan proses finalisasi yang saat ini sedang dilakukan tidak butuh waktu lama.
"Harusnya enggak lama. Mudah-mudahan sebentar lagi. Ya tinggal final, kira-kira tinggal di ujung lah," ucapnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Tempuh Jalan Berliku dalam Kembangkan Bank Syariah, Bos BSI: Kita Perlu Contoh Malaysia
29 September 2022, 10:06 -
| BERITA
BSI Diminta Dukung Pemulihan Pariwisata Sabang Agar Wisatawan Mudah Akses Layanan Perbankan
28 September 2022, 20:41
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara mengenai soal rencana BSI untuk menjadi bank BUMN. Namun sayang, Erick enggan berkomentar lebih detail mengenai hal tersebut.
Namun yang pasti, kata Erick, pemerintah memiliki satu saham merah putih BSI. Melalui saham istimewa itu, negara memiliki kontrol penuh terhadap BSI.
"Kan BSI udah punya saham merah putihkan," kata Erick saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Rabu, 21 September.
Kepemilikan saham tersebut dibenarkan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi. Kata dia, pemerintah memiliki satu lembar saham merah putih.
"Saya ngomongin kinerja aja, sekarang kita sudah punya saham merah putih, jadi satu lembar kepemilikan BSI itu, Kementerian BUMN melalui pemerintah selembar saham itu, sisanya dari saham publik," katanya.
Sekadar informasi, komposisi kepemilikan saham Bank Syariah Indonesia dipegang oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Di mana, Bank Mandiri memiliki saham sebesar 50,83 persen.
Kemudian, Bank Negara Indonesia atau BNI 24,85 persen, Bank Rakyat Indonesia atau BRI 17,25 persen, dan pemegang saham lainnya, termasuk publik
7,08 persen.
Karena kepemilikan saham tersebut membuat BSI bukan sebagai bank negara sehingga muncul opsi jika BSI harus dijadikan sebagai BUMN.
Adapun opsi menjadikan BSI sebagai bank BUMN muncul ketika Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan agar BSU diubah menjadi BUMN. Ia berharap ke depan BSI akan menjadi salah satu bank Himbara dan masuk ke dalam jajaran BUMN.
