Perputaran dana jemaah haji Indonesia setiap tahun, menurut KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, amat besar. Wajar saja jika banyak pihak yang mengincarnya. Bukan hanya “semut” yang ingin mendekati “gula”, tetapi juga “tikus” yang ingin menggerogoti dana jumbo tersebut.

***

Hal ini ternyata juga disadari oleh Presiden Prabowo. Karena itulah, dalam masa kepemimpinannya dibentuklah badan khusus yang mengurusi persoalan haji. Bila ditelisik, ide untuk membentuk badan khusus yang menangani persoalan haji secara serius sebenarnya sudah dikemukakan sejak kampanye pilpres 2014, lalu dilanjutkan dalam kampanye pilpres 2019 dan 2024.

Itu artinya, kata Gus Irfan, Presiden sungguh-sungguh memperhatikan persoalan haji. Jemaah haji Indonesia harus dilayani sebaik mungkin, dan pengelolaan dana haji juga harus transparan serta akuntabel.

“Perputaran uang dalam ibadah haji sekitar Rp20 triliun per tahun atau setiap musim haji. Itu untuk akomodasi, transportasi, dan sebagainya. Kalau bocor 1% saja, artinya sekitar Rp200 miliar. Makanya Presiden Prabowo berpesan agar urusan haji ini benar-benar akuntabel dan transparan,” terangnya.

Untuk mewujudkan keinginan Presiden, pihak BP Haji melakukan langkah-langkah antisipasi. Mereka menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK. “Ada tujuh orang tim dari KPK yang ditugaskan di BP Haji. Lalu ada juga dari Polri dan TNI,” ungkapnya.

Sebagai lembaga yang baru terbentuk di era Presiden Prabowo, memang peran dan keterlibatan BP Haji masih mengikuti pihak Kementerian Agama yang secara tradisional sudah bertahun-tahun mengurusi keberangkatan haji dan umrah.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 154 Tahun 2024, posisi BP Haji pada tahun 2025 adalah sebagai dukungan dan pengawasan. Jadi memang belum terlalu banyak dalam eksekusi di lapangan. Meski begitu, kami juga banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Diawali dari penyusunan anggaran, BP Haji bersama Kementerian Agama dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan biaya haji sebelum diajukan ke Komisi VIII DPR RI,” ujar Mochamad Irfan Yusuf kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dari VOI yang menyambanginya di kantor BP Haji, kawasan Jl. MH. Thamrin, Jakarta, 7 Mei 2025.

Seperti apa persiapan yang dilakukan BP Haji dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 2025?

Sesuai dengan Perpres Nomor 154 Tahun 2024, posisi BP Haji pada tahun 2025 adalah sebagai pendukung dan pengawas. Jadi memang belum terlalu banyak terlibat dalam eksekusi di lapangan. Meski begitu, kami juga banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Dimulai dari penyusunan anggaran—bersama dengan Kementerian Agama—kami terlibat dalam penyusunan anggaran dan biaya haji sebelum diajukan ke Komisi VIII DPR RI. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya dipublikasikan angka biaya haji sebesar Rp89,41 juta per jemaah, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ini seperti harapan Presiden Prabowo agar ada penurunan?

Ya, betul. Walaupun menurut Presiden Prabowo, penurunan ini masih belum memuaskan beliau. Namun, inilah yang sementara ini bisa dicapai tahun ini.

BP Haji dilibatkan dalam urusan apa lagi?

Kami dilibatkan dalam rekrutmen petugas haji. Awalnya, kami diberi jatah 1% dari total seluruh petugas haji (sekitar 2.000 orang). Saya tekankan kepada tim penyeleksi untuk mencari petugas yang cakap dan kompeten. BP Haji juga dilibatkan dalam pembahasan mengenai vendor katering, pemondokan haji, dan maskapai yang mengangkut jemaah. Kami juga terlibat bersama DPR RI dalam pengawasan dan mitigasi di Tanah Suci.

Soal waktu tunggu keberangkatan jemaah Indonesia yang paling lama di dunia, apa yang bisa dilakukan untuk mempersingkatnya?

Terkait waktu tunggu, kami tidak bisa berbuat banyak karena kuota sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, kami terus berupaya menurunkan jumlah antrean haji yang saat ini mencapai sekitar 4,5 juta orang. Setiap tahun, yang diberangkatkan sekitar 250.000 jemaah, sedangkan yang mendaftar mencapai 300.000 orang. Jadi memang ada kesenjangan. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengaudit kembali angka 4,5 juta tersebut—apakah valid, apakah ada nama ganda, atau nama yang tidak jelas.

"Ini tidak kelas" maksudnya apa?

Ya, teman-teman menyebutnya sebagai “kuota batu”. Ada namanya, ada pembayaran Rp25 juta, tetapi saat dipanggil, orangnya tidak ada. Kami tidak berani mencoret nama tersebut karena sudah ada pembayaran. Namun, kalau memungkinkan, akan dibuat regulasi untuk menghapus nama yang tidak merespons setelah tiga kali dipanggil.

Soal wacana berhaji sekali seumur hidup, apakah masih relevan dengan daftar tunggu yang panjang?

Saat ini, kebijakan yang berlaku adalah setelah berhaji sekali, baru bisa mendaftar lagi setelah 10 tahun. Waktu itu sudah cukup panjang, ditambah lagi dengan waktu tunggu, jadi sangat sulit untuk bisa berangkat lagi. Kami terus mengedukasi masyarakat bahwa berhaji cukup sekali seumur hidup. Tolong beri kesempatan kepada saudara-saudaranya yang juga ingin menunaikan ibadah haji. Kalau memang punya dana lebih, bisa disalurkan untuk ibadah lain seperti membantu sesama.

Apakah ada upaya mendekati negara lain yang kuota hajinya tidak terpakai?

Kami sudah berbicara dengan teman-teman dari Filipina. Kuota mereka sekitar 7.000, yang terpakai hanya 4.000. Jadi ada sisa 3.000 yang bisa dimanfaatkan, tapi tidak semudah itu direalisasikan. Ada juga negara lain dengan kondisi serupa, namun tetap tidak bisa direalisasikan. Semua kembali ke kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Bagaimana dengan transportasi haji? Tahun lalu ada keterlambatan dari salah satu maskapai.

Kami selalu berkomunikasi dan mengingatkan pihak maskapai, bahkan menegur jika mereka terlambat. Tahun lalu, Garuda Indonesia yang mengalami keterlambatan. Tahun sebelumnya, Saudia Airlines. Tahun ini, kami menambah satu maskapai lagi, yaitu Lion Air, untuk penerbangan haji.

Jika maskapai terlambat menerbangkan, apa pun alasannya, apakah ada denda untuk jemaah atau penyelenggara haji?

Seperti halnya penerbangan umum, penerbangan haji juga menerapkan aturan serupa jika terjadi keterlambatan. Terlambat satu jam, dua jam, dan seterusnya, maskapai harus melakukan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa saja syarat untuk maskapai bisa menjadi penyelenggara penerbangan haji?

Maskapai yang melayani penerbangan haji harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah. Mereka harus mampu memberangkatkan dan memulangkan jemaah haji. Semua urusan transportasi ke Tanah Suci dan kembali lagi ke Tanah Air menjadi tanggung jawab maskapai.

Selain Lion Air, apakah ada maskapai lain yang mendaftar?

Tidak ada. Maskapai ini juga sudah menerbangkan jemaah umrah dan melayani penerbangan haji untuk beberapa negara seperti di Asia Tengah dan Afrika. Hal itu menjadi pertimbangan kami dalam menerima Lion Air.

Bagaimana dengan transportasi lokal di Tanah Suci?

Selama ini, transportasi antarkota seperti Jeddah–Mekkah, Jeddah–Madinah, atau sebaliknya, termasuk Mekkah–Madinah, tidak mengalami kendala berarti. Kendala biasanya terjadi saat puncak pelaksanaan ibadah haji, khususnya di wilayah Muzdalifah, Mina, dan sekitarnya. Tingkat kepadatan pada saat itu luar biasa. Salah satu upaya untuk menguranginya adalah dengan skema jemaah tidak perlu turun dari bus saat di Muzdalifah, karena jika turun, akan memakan waktu dan menghambat antrean bus di belakang.

Kalau tidak turun dari bus, apakah hal ini tidak memengaruhi syarat atau rukun haji?

Itu sedang kami diskusikan dengan para ulama. Apakah hal ini diperbolehkan secara syariat atau tidak.

Soal pemondokan, selama ini sering dikeluhkan karena jauh dari Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bagaimana menanggapi hal ini?

Untuk pemondokan dan katering adalah dua hal yang berdekatan dan sering dikeluhkan. Pemondokan musim haji tahun ini di Madinah jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, masih layak untuk berjalan kaki. Namun di Mekkah, memang agak jauh, sehingga diperlukan shuttle bus.

Apa kendalanya?

Kita terlalu mepet dalam mencari hotel dan katering. Baru mulai mencari pada akhir Desember dan awal Januari 2025. Karena itu, kami sampaikan kepada Komisi VIII DPR RI yang sedang merevisi UU Haji agar mengakomodasi usulan untuk memulai pencarian hotel dan katering lebih awal. Kalau terlambat, yang tersedia hanya sisa hotel yang jauh dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kami juga mengusulkan agar bisa dilakukan kontrak multiyears untuk katering dan hotel. Selama ini, kontraknya dilakukan setiap tahun. Dengan kontrak multiyears, kedua belah pihak akan merasa lebih tenang dan mendapat keuntungan.

Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pembangunan Kampung Indonesia. Apakah ini bisa mengatasi persoalan pemondokan yang selama ini menjadi kendala?

Saat memanggil saya dan wakil untuk menjadi Kepala BP Haji, beliau sudah mengemukakan ide Kampung Indonesia di Tanah Suci. Memang lokasinya agak jauh dari Masjidil Haram, karena tanah di sekitar sana sudah padat. Jaraknya sekitar 10 km–15 km. Nanti akan dibangun penginapan, hotel, restoran, rumah sakit, serta toko-toko yang bisa diisi oleh UMKM asal Indonesia. Saat musim haji, semua akan dimanfaatkan jemaah, sementara di luar musim haji dapat digunakan oleh jemaah umrah atau untuk keperluan komersial. Proyek ini tinggal menunggu persetujuan dari pihak Saudi Arabia, yaitu Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud sebagai Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi.

Apakah proyek Kampung Indonesia ini menguntungkan secara bisnis?

Oh ya, karena potensinya besar. Jumlah jemaah haji kita terbesar di dunia, lebih dari 200.000 orang. Jemaah umrah juga mencapai 1,5 juta orang sepanjang tahun. Ini pasar yang sangat besar. Secara bisnis masuk akal, dan maksimal dalam 10 tahun sudah bisa balik modal. Ini juga bisa menekan biaya pemondokan dan katering, sehingga jemaah haji yang menikmati manfaatnya.

Jadi, estimasinya kapan ide Kampung Indonesia ini akan direalisasikan?

Kalau sudah ada lampu hijau dari pihak Arab Saudi, proyek ini segera direalisasikan.

Selanjutnya soal ketertiban jemaah, bagaimana dengan hal ini?

Tidak semua jemaah kita berasal dari kota, sebagian dari luar kota. Tidak semua pendidikannya tinggi. Jadi, beragam sekali latar belakangnya. Tentu harus diberikan pemahaman yang bermacam-macam, itulah fungsinya bimbingan haji. BP Haji punya Tri Sukses yang menjadi slogan untuk setiap elemen yang ada di sini, yaitu: sukses ibadah, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban serta keadaban. Soal ketertiban ini masuk dalam Tri Sukses yang pertama. Jadi kepada semua jemaah, kalau bingung ikuti saran dan bimbingan petugas haji.

Sejak bimbingan, sudah kita serukan untuk tertib dan menaati aturan yang berlaku. Selama di Tanah Suci juga ada petugas kita yang terus membantu dan mengarahkan. Jika dibandingkan dengan jemaah dari negara lain, jemaah haji Indonesia itu paling tertib. Hotel-hotel kalau disewa orang Indonesia, para pengelola senang karena tertib dan tidak merusak fasilitas hotel. Itu pendapat dari pihak hotel di Arab Saudi.

Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir korupsi di PBH?

Perputaran uang dalam ibadah haji sekitar Rp20 triliun per tahun atau setiap musim haji. Itu untuk akomodasi, transportasi, dan sebagainya. Kalau bocor 1% saja, artinya Rp200 miliar. Makanya Presiden Prabowo berpesan agar urusan haji ini benar-benar akuntabel dan transparan. Karena itu, kami minta tenaga dari KPK masuk ke BP Haji, jumlahnya ada 7 orang. Ada juga tenaga dari Kepolisian dan TNI. Salah seorang deputi kami dari TNI, dia dengan ikhlas mundur dari kesatuan untuk sepenuhnya mengabdi di BP Haji. Saya paham “semut-semut” akan mengerubungi “gula” senilai Rp20 triliun itu. Dan tak hanya semut, pasti ada juga “tikus”.

Jadi ini benar-benar menjadi perhatian Pak Prabowo agar korupsi dana haji tak terjadi lagi?

Ya, itu salah satu pertimbangan mengapa Presiden Prabowo membentuk BP Haji ini. Kalau bukan untuk itu, mengapa harus repot membentuk badan baru? Jadi, salah satunya untuk akuntabilitas dan transparansi itu. Presiden juga menyampaikan bahwa dia membentuk BP Haji ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji kita. Kita harus terjemahkan dan eksekusi dengan baik permintaan tersebut.

Selama ini seperti apa pengelolaan dana haji?

Untuk soal keuangan haji selama ini dikelola oleh BPKH, jadi kami tidak berperan di situ. Selama ini yang saya dengar, dana haji itu diinvestasikan sekitar 70% di sukuk dan sisanya di tempat lain. Lebih lengkap soal ini bisa dilihat pada laporan keuangan BPKH. Kita tunggu proses revisi UU Haji di DPR, apakah akan ada kebijakan terkait hal-hal yang krusial.

Salah satu yang suka bocor itu dari kuota haji. Seperti kita ketahui ada haji reguler, haji plus, dan haji Furoda. Bagaimana meminimalisir hal ini?

UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa kuota haji itu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji plus. Untuk haji Furoda, di luar aturan UU. Haji Furoda langsung dari pemerintah Saudi. Kami hanya menangani haji reguler dan haji plus. Jemaah haji Furoda bukan tanggung jawab kami.

Dengan aplikasi yang ada, sudah bisa diprediksi saat seorang jemaah mendaftar, kapan estimasi dia akan berangkat haji. Kalau ada kecurigaan, angka 92% itu sulit diutak-atik. Kalaupun ada yang melakukan, itu hanya orang yang berani dan nekat.

Soal haji Furoda yang belum diatur dalam UU Haji, biayanya sangat mahal dan bisa langsung berangkat. Ini dinilai tidak adil. Bagaimana Anda melihatnya?

Haji Furoda itu memang khusus, dia di luar kuota untuk Indonesia tahun 2025 yang sebesar 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus. Untuk haji Furoda, itu khusus dari Saudi. Soal adil atau tidaknya relatif. Hanya saja kami berharap pihak penyelenggara haji Furoda melaporkan kepada kami siapa saja yang diberangkatkan. Soalnya ini termasuk perlindungan bagi warga negara kita. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti telantar, itu bisa kami bantu kalau penyelenggaranya tidak sanggup menangani.

Selama ini banyak sekali yang sudah ingin berhaji, saat ada peluang seperti Furoda langsung diambil meski mahal. Apa imbauan Anda kepada calon jemaah?

Kalau memang sudah yakin ingin berhaji lewat Furoda, tetap berhati-hatilah. Pastikan travel yang menyelenggarakan terdaftar dan bisa dipercaya. Soalnya ada yang sudah bayar ratusan juta tapi tidak berangkat juga. Ada yang sudah berangkat tapi cuma sampai Jeddah, tidak bisa masuk Mekkah dan Madinah. Ada juga yang sampai di Mekkah dan Madinah tapi tidak bisa masuk Arafah.

Apa harapan Anda agar kebocoran atau penyelewengan tidak terjadi dalam urusan ibadah haji?

Kita sudah berupaya meminimalisir terjadinya penyelewengan. Di beberapa titik memang harus dilakukan pengawasan ekstra karena di sana sistem bisnisnya memungkinkan adanya perantara, itu legal. Namun kami berupaya memperpendek rantai perantara agar biaya tidak terlalu mahal. Secara kelembagaan, kami sudah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Dalam enam bulan terakhir, kami sudah mengirim tim dari BP Haji ke Arab Saudi. Kami sudah memetakan permasalahan yang diprediksi akan timbul. Jadi, agar bisa segera diantisipasi kalau persoalan serupa muncul kembali. Semoga kami bisa menjalankan amanat Presiden dan memenuhi harapan umat untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik.

Gus Irfan, Beradaptasi dengan Suasana Jakarta

Sejak hijrah ke Jakarta dari Jombang, Jawa Timur, KH. Mochamad Irfan Yusuf yang kerap disapa Gus Irfan lebih banyak beraktivitas di Ibu Kota. Ia harus beradaptasi dengan suasana yang sebelumnya lebih banyak hamparan sawah dan pohon-pohon nan hijau, kini berganti menjadi hamparan gedung dan hutan beton.

“Saat masih di Jombang, sebelum subuh saya sudah bangun dan membangunkan santri yang belajar di pondok pesantren saya. Setelah subuh mengaji, kemudian saya ngopi, para santri berangkat ke sekolah,” kata pria kelahiran Jombang, 24 Juni 1962.

Kegiatan selanjutnya yang ia lakukan adalah olahraga. “Biasanya gowes atau jalan pagi. Saat sinar matahari makin meninggi, saya ke sawah. Saya juga petani yang punya tanaman padi. Sore, setelah santri pulang sekolah, kegiatan mengaji kembali dilanjutkan. Begitu keseharian saya di kampung,” lanjutnya.

Rutinitas itu berubah setelah Gus Irfan diminta Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam jajaran pengurus DPP Partai Gerindra pada tahun 2019.

“Saya banyak keliling Indonesia menjalankan aktivitas partai. Kebiasaan makan juga berubah. Kalau biasanya saya makan dua kali sehari, berubah menjadi tiga bahkan kadang empat kali. Soalnya tidak enak menolak ajakan makan,” ungkap Gus Irfan yang masih konsisten menjalankan puasa Senin dan Kamis.

Setelah menjadi Kepala BP Haji, intensitas kerjanya bertambah. “Pagi sekali saya sudah berangkat ke kantor, pulangnya bisa jam 10 malam, bahkan jam 11 malam,” katanya.

Curi Waktu Berolahraga

Setelah hijrah ke Jakarta, diakui Mochamad Irfan Yusuf, ia sulit punya waktu untuk berolahraga. Karena itu, saat ada kesempatan, ia manfaatkan sebaik mungkin. “Bisa berolahraga itu adalah kemewahan buat saya. Kalau ada kesempatan pulang lebih cepat, saya upayakan gowes di sekitar tempat tinggal,” ujar pria yang berdomisili di kawasan Taman Menteng ini.

Kalau pulangnya larut, ia akan berusaha berolahraga di pagi hari. “Kalau habis subuh di Jakarta ini masih gelap. Saya takut untuk gowes. Soalnya ada kejadian orang yang gowes diseruduk orang pulang dari tempat hiburan malam. Jadi, daripada saya jadi sasaran, saya pilih jalan pagi saja,” lanjut Gus Irfan yang menyelesaikan S1 (1985) dan S2 (2002) di Universitas Brawijaya, Malang.

Dengan beban kerja yang berat, ia bersyukur bisa beradaptasi di Jakarta. “Insya Allah bisa. Kalau tidak, saya sudah stres,” tegas mantan pelatih bela diri pernapasan Satria Nusantara ini.

Dalam urusan makan, ia bersyukur tak memiliki pantangan makanan tertentu. “Yang penting tahu diri saja, jangan berlebihan. Umur saya kan sudah mendekati usia Rasulullah,” katanya sambil tersenyum. “Apalagi kalau sudah di Arab Saudi, hidangan kambing terus. Harus diimbangi dengan makanan yang berbeda. Kita harus mensyukuri kesehatan dengan menjaga kesehatan diri,” tambahnya.

Berbagi Tugas dengan Istri

Setelah Gus Irfan hijrah ke Jakarta, ia berbagi tugas dengan istri. “Istri tetap tinggal di Jombang mengawasi santri-santri. Jadi kami berbagi tugas. Saat ada tugas ke wilayah timur Indonesia, saya sempatkan mampir ke Jombang bertemu istri dan anak-anak,” terang pria yang menyelesaikan program Doktor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (2025).

Karena penugasan, ia yang sebelumnya bertugas sebagai anggota DPR RI harus meninggalkan pos semula dan menjadi Kepala BP Haji.

“Setelah dilantik menjadi anggota dewan, saya hanya bertugas selama tiga pekan. Selanjutnya saya menjalankan penugasan baru di BP Haji sampai sekarang. Saya ingin menuntaskan amanat yang diembankan kepada saya. Seperti harapan Pak Prabowo, pelayanan kepada jemaah haji harus makin membaik dan penyelenggaraan ibadah haji harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Setelah menuntaskan tugas tersebut, KH. Mochamad Irfan Yusuf berharap bisa kembali hidup di Jombang, menemani dan mengawasi santri-santri di pondok pesantrennya.

"Perputaran uang di ibadah haji sekitar Rp20 triliun per tahun atau setiap musim haji. Itu untuk akomodasi, transportasi, dan sebagainya. Kalau bocor 1% saja, artinya Rp200 miliar. Makanya Presiden Prabowo berpesan urusan haji ini benar-benar akuntabel dan transparan,"