JAKARTA - Pemerintah El Salvador baru-baru ini menambah 12 Bitcoin (BTC) ke dalam cadangannya. Dengan penambahan ini, total kepemilikan Bitcoin El Salvador kini mencapai 6.044 BTC, senilai lebih dari 617 juta Dolar AS (sekitar Rp9,99 triliun dengan kurs saat ini).
Penambahan cadangan ini dilakukan di tengah tekanan internasional, termasuk dari Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam kesepakatan pinjaman senilai 1,4 miliar dollar AS (sekitar Rp22,68 triliun), IMF meminta El Salvador untuk mengurangi aktivitas terkait Bitcoin. Meskipun demikian, Presiden Nayib Bukele dan pemerintahannya tetap berpegang pada keputusan mereka untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah sejak tahun 2021.
Keputusan El Salvador untuk terus mengakumulasi Bitcoin tampaknya mulai membuahkan hasil. Dengan harga Bitcoin yang mencapai rekor baru di 109.000 dollar AS (sekitar Rp1,76 miliar) per koin, keuntungan dari cadangan Bitcoin negara ini diperkirakan mencapai 179 juta dollar AS (sekitar Rp2,9 triliun). Pencapaian ini memperkuat argumen Presiden Bukele bahwa Bitcoin dapat menjadi aset strategis untuk memperkuat perekonomian negara.
BACA JUGA:
Meskipun penggunaan Bitcoin di sektor swasta El Salvador masih bersifat sukarela, langkah pemerintah ini telah menarik perhatian dunia dan menjadikan El Salvador sebagai salah satu negara terdepan dalam adopsi aset kripto secara global.
Dukungan kuat pemerintah juga terlihat dalam berbagai program, seperti pembangunan Kota Bitcoin (Bitcoin City) dan pemanfaatan energi terbarukan untuk penambangan Bitcoin.
Kebijakan El Salvador ini bukannya tanpa kontroversi. IMF dan beberapa lembaga internasional lainnya berpendapat bahwa adopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi dapat meningkatkan risiko ekonomi, terutama terkait volatilitas harga.
Sebaliknya, Presiden Bukele tetap optimistis bahwa investasi Bitcoin akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian El Salvador, termasuk menarik investasi asing dan meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
