JAKARTA – Platform perdagangan kripto terbesar di dunia, Binance telah pamit kepada para penggunanya di Ontario, Kanada. Alasan ditutupnya Binance di negara tersebut karena pengawasan peraturan pemerintah yang ketat.
Sebelumnya, pemerintah Inggris juga telah melarang Binance beroperasi di negeri Ratu Elizabeth. The Financial Conduct Authority (FCA) Inggris menyebut Binance tidak mendapat izin untuk beroperasi.
Melansir DailyHodl, pelarangan beroperasi Binance di Kanada telah ditetapkan sejak hari Sabtu 26 Juni lalu. Pihak Binance secara resmi meminta para pengguna platformnya untuk menutup akun mereka paling lambat di penghujung tahun 2021.
“Sebagai bagian dari upaya kepatuhan berkelanjutan kami, Binance telah memperbarui Ketentuan Penggunaannya untuk memastikan bahwa Ontario (Kanada) telah menjadi yurisdiksi terbatas, efektif 26-06-2020 pukul 3:59:59 pagi (UTC),” tulis keterangan dari Binance.
“Pengguna yang berbasis di Ontario disarankan untuk mengambil tindakan segera untuk menutup semua posisi aktif pada tanggal 31 Desember 2021,” tambah Binance.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Bos Binance, Changpeng Zhao: Tidak Ada yang Bisa Menghentikan Bitcoin
28 Mei 2021, 19:47
Binance memutuskan untuk menutup platformnya setelah Komisi Sekuritas Ontario (OSC) Kanada memperketat peraturan perdagangan kripto guna melindungi para investor yang membeli uang kripto Bitcoin (BTC) dan uang kripto lainnya di platform tersebut.
Pada Maret lalu, pihak regulator mengumumkan platform jual beli kripto yang tidak terdaftar dan diwajibkan untuk menghubungi OSC pada 19 April lalu. OSC meminta Binance untuk mematuhi Undang-Undang Sekuritas Ontario, jika tidak platform perdagangan kripto itu akan menerima konsekuensinya.
Tidak lama berselang, pada bulan Mei 2021, OSC menindak tegas platform kripto lainnya yang bernama Poloniex karena mengabaikan himbauan OSC untuk melapor pada 19 April.
Sejumlah platform perdagangan kripto di Kanada harus menghadapi tuduhan karena diklaim telah memperdagangkan sekuritas tanpa izin. Mereka juga dianggap tidak mematuhi peraturan pemerintah setempat dan dituding terlibat dalam kegiatan yang “bertentangan dengan kepentingan publik”, seperti yang dilansir dari DailyHodl, Senin 28 Juni.
