MEDAN - Meskipun berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi, dan ekspor beras meningkat 15,4 persen pada 2020, namun PKS tidak puas dengan capaian tersebut.
PKS melalui Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin berharap agar pemerintah berkomitmen untuk tidak melakukan impor beras, seiring dengan tersedianya stok beras dalam negeri yang disebut Kementan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
BACA JUGA:
"Saya menaruh harapan besar kepada Kementan khususnya, meskipun anggarannya telah berkurang lebih setengah dibanding dari tahun 2015 silam, namun begitu strategisnya sektor ini, menjadi harapan bangsa ini seiring dengan kemampuan negara kita yang memiliki potensi besar sebagai penghasil pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Akmal dalam siaran pers, dikutip dari Antara, Rabu 13 Oktober.
Komitmen Pemerintah Tidak Impor Beras hingga 2 Tahun
Akmal mengingatkan pemerintah agar berkomitmen tidak impor beras hingga dua tahun, karena pemerintah sendiri yang mengklaim ketersediaan pangan cukup dan solid untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Akmal mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi tahun 2021 ini masih ada importasi beras yang terjadi, meski tidak dilakukan oleh Perum Bulog.
Kenyataannya, kata Akmal, Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai 18,5 juta dolar AS atau setara Rp266,4 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2021, realisasi nilai impor pada Juli mengalami penurunan 38,6 persen, di mana nilai impor beras pada Juni 2021 mencapai 30,12 juta dolar AS.
Impor beras pada Juli 2021 terbanyak diimpor dari India dengan volume 29,52 ribu ton senilai 12,2 juta dolar AS. Disusul Vietnam sebesar 8.850 ton dengan nilai 4,4 juta dolar AS.
Akmal mengapresiasi cara pandang Mentan Syahrul Yasin Limpo bahwa pertanian itu bukan cuma makanan. Akan tetapi pertanian itu merupakan lapangan kerja, ekonomi dasar dan nutrisi yang berkait dengan tumbuh kembang, kesehatan, stunting, dan lain-lain.
"Kadang pangan ini terutama beras, bukan saja menjadi komoditas yang diperjuangkan untuk idealisme bangsa, akan tetapi menjadi alat politik yang akhirnya terjadi beda pendapat antar sesama pemerintah sendiri dari kementerian teknis dengan kementerian nonteknis. Ujungnya kebijakan impor dan rakyat jadi korban. Saya harap, jangan ada lagi itu terjadi, dan kami terus mendampingi pemerintah dalam pengawasan, agar komitmen dua tahun ke depan bahkan seterusnya, tidak ada lagi importasi beras reguler non-premium untuk mengisi cadangan stok yang seharusnya sudah penuh," kata Akmal.
Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: Anggota DPR Fraksi PKS Ini Minta Pemerintah Setop Impor Beras: Saya Menaruh Harapan Besar kepada Kementan
Selain Impor Beras, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
