Apakah Benar Pemerintah Retas Akun Medsos Petinggi BEM?

MEDAN -Baru-baru ini bermunculan jelang demontrasi mahasiswa yang menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2024.

Salah satunya ada yang memunculkan jika Kemenkominfo atau pemerintah telah meretas akun media sosial pimpinan organisasi mahasiswa. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ia membantah bahwa peretasan yang terjadi di akun medsos petinggi BEM SI dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan

Serangkaian informasi di beberapa jaringan grup komunikasi mahasiswa, bahwa akun WhatsApp dan Instagram Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin HSN DM diretas.

"Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan, tidak ada peretasan," kata Johnny di Jakarta Selatan pada Minggu, 10 April, mengutip siaran pers di situs Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Menkominfo, serangan siber setiap detik terjadi. Sehingga, setiap orang harus menjaga agar ruang digital dapat terjaga dengan baik, termasuk di dalamnya enkripsi, harus dijaga.

Johnny mengatakan, setiap pengguna platform media sosial mempunyai one-time password (OTP) yang bisa digunakan untuk melindungi akun. Maka dari itu, Menkominfo pun mengimbau agar setiap orang sering mengganti password guna menghindari peretasan.

"Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu (peretasan akun media sosial). Kemudian setiap kali ada serangan-serangan (siber) dituduhkan kepada pemerintah, apalagi dalam agenda atau event seperti begini," ujarnya.

Menurut Johnny, ia menjaga betul komitmen terhadap kebebasan pers, ekspresi pendapat, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kebebasan berbicara.

"Tetapi serangan siber terjadi terus-menerus, sehingga kita juga harus menjaga bersama, agar selalu mengganti password kita, juga platform penyelenggara sistem elektronik menjaga enkripsinya dengan baik," imbuh Menkominfo.

Menkominfo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana batin yang damai. Apalagi, saat ini masih dalam suasana bulan Ramadan.

"Tidak saja bulan puasa bagi umat muslim, (dalam beberapa waktu Ramadan) umat Kristen, umat Katolik pun juga demikian (berpuasa). Minggu depan adalah Pekan Suci menjelang Paskah, saat ini pun masih dalam bulan puasa umat Kristen," kata Johnny.

Johnny berharap, apabila memang demonstrasi dilakukan, pemerintah berharap agar pelaksanaannya dilakukan dengan aman, tertib, dan tidak mengganggu masyarakat.

"Lebih baik lagi, kalau itu bisa disalurkan melalui dialog, karena arahan dan sikap Bapak Presiden sudah cukup jelas yang berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa," kata Menkominfo.

Menurut Johnny, hal yang harus dijaga bersama saat ini, demonstrasi atau aksi menyampaikan pendapat merupakan salah satu kanal aspirasi masyarakat. Menkominfo menilai, hal itu menjadi bagian dari harapan mahasiswa untuk masa kini dan masa depan rakyat.

“Tapi juga kita harus berhati-hati agar jangan sampai yang di luar harapan yang baik itu, ada selipan dan titipan lain. Kita sama-sama jaga itu," kata Johnny.

"Sehingga tidak membuat demonstrasi atau aspirasi yang bertujuan baik, nanti hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama," pungkas Johnny.

Johnny juga meminta agar masyarakat tidak menyebarkan hoaks terkait aksi mahasiswa. “Kita bebas berekspresi tapi sejalan dengan undang-undang, kita boleh berpikir yang sophisticated, analisa yang rumit, tapi sejalan dengan undang-undang. Jangan ada hoaks, jangan ada disinformasi, jangan ada misinformasi yang diproduksi dan diedarkan di ruang digital,” ujarnya saat menyampaikan Perkembangan Situasi Terkini, di Jakarta Selatan, Minggu (10/04/2022).

Johnny menilai penyampaian aspirasi sebagai bagian dari edukasi politik kepada masyarakat. Menkominfo kembali menegaskan agar tidak ditunggangi atau dimanfaatkan dengan penyebaran hoaks.

“Jadi sekali menyebarkan hoaks, itu sudah melanggar undang-undang. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia pun demikian,” tandasnya.

Menkominfo mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya kaum pemuda untuk mengantisipasi sebaran hoaks yang masif menjelang aksi demonstrasi. Menurutnya, Kementerian Kominfo mendapatkan amanat untuk membersihkan atau melakukan takedown terhadap berbagai berita bohong.

Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: Bantah Pemerintah Retas Akun Medsos Petinggi BEM SI, Johnny Ajak Masyarakat Tak Sebarkan Hoaks

Selain Akun Medsos Petinggi BEM, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Sumut, Berita Sumatera Utara Terkini!