MEDAN - Heboh, anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan segera mundur dari jabatannya.
Bukan tanpa sebab, pasalnya Luhut telah menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait dengan data masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kedekatan Prabowo dan Jokowi, Pengamat Politik: Kurangi Dominasi Luhut
27 Agustus 2021, 10:08
Hal tersebut tentu berdampak masyarakat marah hingga puncaknya para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Istana dan Gedung DPR dalam Demo 11 April kemarin.
Jokowi menolak wacana penundaan pemilu
Kegaduhan penundaan pemilu yang digaungkan menteri dan elite politik itu juga memaksa Presiden Joko Widodo kembali menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu. Akhirnya, Presiden menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda.
"Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden," ujar Masinton dalam keterangannya, yang dikutip Selasa, 12 April.
Politikus PDIP itu menyebut sikap Jokowi ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih kekacauan yang dibuat bawahannya. Masinton juga menyebut pembantunya itu sebagai sosok yang congkak dan bertindak semaunya.
"Sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," sambungnya.
Masinton pun mempertanyakan ke mana Menko hingga elite yang belakangan mendukung wacana 3 periode masa jabatan presiden. Padahal, kata dia, para Menko Jokowi tidak punya kewenangan berbicara terkait politik.
"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?," tegasnya.
"Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," lanjutnya lagi.
Masinton lantas menyarankan agar menko yang sempat menyebarkan persoalan big data penundaan pemilu itu mundur dari jabatannya sebagai pembantu Jokowi.
"Ketika presiden secara ksatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya. Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data 'hoax' kepada masyarakat Indonesia," kata Masinton.
Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: Keras! Politisi PDIP Masinton Minta Luhut Segera Mundur: Jokowi Ksatria Ambil Alih Tindakan Keblinger Bawahannya yang Congkak
Selain Menko Marves Luhut Panjaitan, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Sumut, Berita Sumatera Utara Terkini!
