MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi diminta meninjau ulang SK Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung produk ikan di Danau Toba dan SK Nomor 188.44/231/KPTS 2022 tentang penetapan alokasi keramba jaring apung.
Soalnya, menurut Anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra, Gusmiyadi, Minggu (17/4), bila diterapkan, kedua SK Gubsu tersebut berdampak buruk kepada petani ikan setempat.
BACA JUGA:
-
| LIFESTYLE
Danau Linow Pesona Terbaik di Tomohon: Hanya Satu Jam dari Kota Manado
24 Februari 2024, 19:36 -
| BERITA
Presiden Jokowi: Saya Melihat Ada Potensi yang Besar di Kawasan Danau Toba
02 Februari 2022, 15:26 -
| BERITA
Saat Inang-Inang Toba Doakan Puan Pimpin Indonesia: Semoga Diberkahi Tuhan
01 September 2022, 17:51
Ikan langka, harga akan naik drastis!
Mereka katanya, bisa kehilangan mata pencaharian dan ikan tawar akan langka di pasar, yang membuat harga naik drastis.
Gusmiyadi mengatakan, masyarakat sekitar Danau Toba masih tergantung pada produksi keramba jaring apung dan belum menikmati hasil dari ditetapkan Kawasan Danau Toba menjadi pariwisata super prioritas.
Apalagi permukaan perairan kawasan Danau Toba yang dimanfatkan untuk pembudidayaan ikan dengan cara keramba jaring apung masih sebatas 0,4 persen dari total luas permukaan 1.156 Km persegi.
Makanya, kedua SK yang dinilai tidak memihak kepada masyarakat setempat itu perlu dikaji ulang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para petani ikan.
Selain Daya Tampung Ikan di Danau Toba, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Sumut, Berita Sumatera Utara Terkini!
