MEDAN - Nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendadak menjadi pembicaan kembali. Hal ini menyusul pernyataan Gatot saat webinar bertajuk 'TNI Vs PKI' pada beberapa waktu lalu.
Gatot menyebutkan ada sejumlah indikasi bahwa PKI menyusup dalam tubuh TNI. Paling jelas dapat dilihat di Meseum Kostrad dimana diorama Soeharto merencanakan untuk mengatasi pemberontakan PKI hilang.
BACA JUGA:
Kerap vokal terhadap pemerintah dan selalu mengangkat isu PKI, bagaimanakah kiprah militer Gatot Nurmantyo?
Perjalanan Militer Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo
Ketika itu situasi sempat berpolemik, keputusan presiden Jokowi dianggap melanggar tradisi dalam tubuh TNI, perihal jatah bergilir antara kesatuan TNI AD, AL, dan AU.
Namun presiden Jokowi pada tanggal 8 Juli 2015 tetap melantik sosok Gatot Nurmantyo, mantan Kepala Staf AD. Bermodalkan amanat sesuai Pasal 13 UU NO34, menyebutkan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala angkatan.
Gatot Nurmantyo resmi menjabat Panglima TNI pada usianya ke-55 tahun. Tugasnya menggantikan peran Jenderal Moeldoko yang memasuki masa masa purna bakti.
Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo adalah Kepala Staf TNI AD ke-30 yang menjabat di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tanggal 25 Juli 2014. Gatot Nurmantyo menggantikan kiprah Jenderal TNI Budiman. Kemudian ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir.
Panglima Kostrad secara eksplisit menyampaikan dalam lewat kuliah umum bertema “Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War” di Universitas Indonesia, 11 Maret 2014. Bahwa Hal ini diamini pula oleh Ryamizad Ryacudu lewat Antara di tahun 2016, bagaimana salah satunya lewat isu LGBT (Lesbian, Gay, Bisex and Trasngender).
Pernyataan Gatot sempat marak di kalangan elit DPR, ketika ia mengemukakan ide bahwa tentara boleh kembali berpolitik. Hal yang bertolak belakang bila melihat aturan perundang-undangan.”Ide ini bukan untuk sekarang, mungkin 10 tahun ke depan, ketika semua sudah siap,” ucapnya menjelaskan pada awal Oktober 2016.
Pada akhir masa jabatannya Gatot diterpa isu dugaan korupsi pembelian Helikopter Augusta Westland (AW)-101 milik TNI AU. Situasi yang memantik kecanggungan antar satuan angkatan dalam tubuh TNI. Bersama KPK di bulan Mei 2017, Gatot mengklarifikasi terjadinya mark up harga sekitar 220 miliar.
Keaktifan TNI di bawah kepemimipinan Gatot juga terlihat bagaimana kampanye “Kedekatan TNI Bersama Rakyat”. Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mencetak sawah hingga urusan jual-beli beras.
Ketegasan sang Panglima tergambar lewat konferensi videonya bersama Karni Ilyas di bulan September 2017 dalam acara Indonesian Lawyers Club (ILC).
"..yang pertama, saya perintahkan prajurit saya nonton itu urusan saya itu, gak ada yang bisa ribut-ributin urusan saya kepada prajurit saya, itu kewenangan saya,” ucapnya.
“Ketika ada bagian dari bangsa ini, memikiran dan mencoba ideologi selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan,” tambahnya.
Panasnya situasi yang melanda pilkada DKI akibat polarisasi dua kubu yang saling meruncing lewat isu SARA dan perbedaan, membuat Gatot ikut turun dalam aksi mendukung toleransi beragama pada bulan November 2016. Bersama Kapolri Tito Karnavian, Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa, dan Yenny Wahid, Gatot hadir dalam rangka menggalang dukungan persatuan antara agama dan penyeimbang aksi unjuk rasa sebelumnya yang menyasar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Ahok.
Pada tanggal 8 Desember 2017 Gatot Nurmantyo resmi digantikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Sejak saat itu dirinya adalah seorang purnawirawan dan berstatus sipil. Bulan itu menjadi saat terakhir kalinya Gatot menginjakkan kaki di Istana Negara.
Barulah pada akhir Januari 2019 Gatot Nurmantyo kembali memasuki istana sebagai tamu undangan presiden Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri menjelang kontestasi terbesar pemilihan presiden 2019. Dalam acara yang dihadiri para mantan petinggi TNI dan Polri itu, sikap Gatot masih belum bisa menjawab akan memilih pada pihak siapa nantinya pada pilpres 2019.
Menjelang pergantian dirinya, Gatot merotasi sebanyak 85 perwira tinggi yang saat itu dianggap para pengamat militer sebagai ‘pengaruh tidak langsung’ ketika ia pensiun nanti.
Menurut Muhammad Haripin, apa yang dicapai Gatot Nurmantyo saat sebagai Panglima TNI bisa dianggap meneruskan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) yang sebelumnya diemban Jenderal Moeldoko. Kebijakan yang dimana memperkuat kapabilitas teknis dan manajerial TNI.
Hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017, Gatot Nurmantyo resmi mengalihtugaskan jabatan Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. Diiringi atraksi penerbangan lima pesawat jenis Sukhoi dan lima pesawat tipe F-16 di tengah-tengah penyerahan tongkat komando yang bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Gatot saat itu menolak pensiun dini, sehingga tanda merah pada pangkatnya dilepas dan berstatus prajurit biasa.
Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: Siapa Gatot Nurmantyo Sebenarnya
Selain Perjalanan Militer Gatot Nurmantyo , ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
