Ada Dugaaan Korupsi, Anies Baswedan Tetap Lanjutkan Program Rumah DP Rp0

SUMATERA SELATAN – Program Rumah DP Rp0 telah menuai perhatian masyarakat lantaran terdapat dugaan korupsi pembelian lahan.

Program Rumah DP Rp0 adalah program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilakukan sejak masa kampanye Pilihan Gubernur DKI.

Diketahui, Pemprov DKI tetap pembangunan program kepemilikan rumah dengan nama Solusi Rumah Warga (Samawa). Hal tersebut dibenarkan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi

"Ya tetap lanjut, kan enggak ada masalah. Program itu kan tidak tergantung orang di situ. Tetap jalan. Program enggak terganggu," papar Riyadi, Senin, 8 Maret.

Riyadi mengaku pengadaan lahan untuk rumah murah masih terus berjalan, namun pengadaan lahan belum dilakukan lantaran menunggu anggaran cair.

"Iya ada lagi, tapi penyertaan modal daerahnya belum cair, masih dalam proses. Lokasinya yang tahu persis di Sarana Jaya," paparnya.

Diketahui terdapat beberapa masalah pelaksanaan program Rumah DP Rp0. Pada bulan Februari 2020, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto telah mengundurkan diri dari jabatannya, dikarenakan pembangunan hingga jumlah penerima unit masih jauh dari target.

Program Rumah DP Rp0 Tidak Berjalan Baik

Perlu diketahui, lebih dari tiga tahun kepemimpinan Anies, program cicilan rumah tersebut tidak berjalan baik. Realisasi pembanguna perumahan baru di satu lokasi yaitu kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Menurut Dinas Perumahan DKI per tanggal 9 November 2020, Pemprov DKI baru menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) program rumah DP Rp0 kepada 514 warga yang telah terdaftar. Padahal, target jumlah Program Rumah DP Rp0 adalah 232.214 unit.

Peminat rumah DP Rp 0 sebenarnya cukup tinggi, namun banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.

Rata-rata, penduduk yang tidak lolos karena tersendat verifikasi berkas di Bank DKI.

Para pengaju, meskipun gaji bulanan lolos persyaratan (yakni Rp4-7 juta per bulan) namun masih ada cicilan lain yang membebankan. Hal tersebut dikhawatirkan mereka tidak mampu mecicil secara rutin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai program kepemilikan rumah bagi warga yang menjadi andalan Gubernur DKI Anies Baswedan bermasalah.

"Dari awal memang DP nol bermasalah. Sejak awal selalu kami katakan bahwa program DP nol rupiah itu sulit untuk direalisasikan di lapangan. Kenapa sulit? Karena menyangkut aturan. DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan misalnya," beber Gembong ketika dihubungi.

KPK diketahui telah menetapkan Yoory sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian lahan Rumah DP Rp0. Kini, Yoory dinonaktifkan dari jabatan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Gembong memaparkan kasus dugaan korupsi lahan Rumah DP Rp0 menunjukkan bahwa Anies wajib berbenah. Anies harus melakukan evaluasi program yang menjadi andalannya.

"Ini tanggung jawab DKI untuk evaluasi secara mendalam. Bagaimanapun juga, ini masuk RPJMD yang harus dikerjakan. Kalau ada kasus ini pasti DKI melakukan evaluasi secara detail soal apa yang menjadi masalah," imbuh Gembong.

Selain masalah Program Rumah DP Rp0 DKI Jakarta, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!