Polemik TWK KPK Bagaimana Mencari Penyelesainnya?

MEDAN – Beberapa waktu ini polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan tajam.

Untuk menyelesaikan masalah ini DPR RI sebagai mitra kerja akan memanggil KPK untuk mencari kejelasan akhir masalah tersebut.

Moeldoko: TWK Dilakukan Diinstansi Lain

Lagipula, menurut Kepala KSP Moeldoko, tes semacam TWK juga berjalan di instansi lainnya. Sehingga tidak perlu lagi diributkan.

Diketahui, dalam perkembangan terbaru, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos asesmen TWK akan diberhentikan. Sementara 24 lainnya akan dilakukan pembinaan.

Keputusan tersebut, diambil dalam rapat yang digelar lima pimpinan KPK bersama Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa 25 Mei.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alexander, Selasa, 25 Mei.

Alexander mengatakan, hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan.

Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

DPR Panggil KPK

Komisi III DPR akan memanggil KPK yang yang tak meloloskan 75 pegawai beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, KPK justru memberhentikan 51 pegawainya lantaran tak bisa ikut pelatihan lanjutan.

Anggota Komisi III Habiburokhman mengatakan, berdasarkan UU ASN setiap pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik.

Namun menyoal apakah para pegawai KPK yang tidak lolos TWK perlu diberhentikan, Habiburokhman menilai hal tersebut perlu dibahas bersama dengan KPK.

“Isu besarnya ialah kita mendorong bagaimana ASN ini punya wawasan kebangsaan yang Clear. Tapi apakah secara teknis berbentuk TWK atau yang lain makanya kita mau dengar di forum yang resmi,” ujar Habiburokhman, Selasa, 25 Mei.

Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: Polemik TWK KPK yang Harus Segera Berakhir.

Selain Polemik TWK KPK, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!