MEDAN - Mengejutkan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan pembukaan kembali izin ekspor produk minyak sawit, minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin, 23 Mei, mendatang.
Terkait dengan itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto, mengaku tidak terkejut dengan sikap plin-plan pemerintah terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, dia sudah memperkirakan pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu itu lantaran pasti tidak ada dampak berarti.
BACA JUGA:
PKS: kebijakan mencla-mencle sering diambil pemerintah
"Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil pemerintah sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat, 20 Mei.
Sejak awal, politikus PKS itu tidak yakin pemerintah akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya ini. Sebab menurutnya, kebijakan tersebut diambil secara reaktif, grasa-grusu, tidak prudent dan jauh dari pendekatan research based policy.
"Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-ujungnya mengkerut, menjilat ludah sendiri," bebernya.
Padahal, lanjut Mulyanto, setiap kebijakan harus ada sisi trade-off-nya. Dalam kasus migor adalah antara sisi produsen, petani sawit, konsumen.
"Seharusnya ada mitigasi risiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," katanya.
"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, pemerintah takluk terhadap mafia migor," kata Mulyanto menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pembukaan kembali larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan crude palm oil (CPO).
Setelah sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, termasuk CPO, mulai Kamis 28 April 2022.
Sejak kebijakan larangan ekspor minyak goreng, pasokan minyak goreng terus bertambah di lapangan berdasarkan pantauan di lapangan karena kebijakan larangan ekspor. Selain itu terjadi penurunan harga minyak goreng rata-rata nasional.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.
Artikel ini pernah tayang di VOI.ID dengan judul: Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO, PKS Kritik Pemerintah Plin-plan
Selain Larangan Ekspor CPO, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Sumut, Berita Sumatera Utara Terkini!
