MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyatakan komitmen atau bertekad meningkatkan pelayanan publik berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM).
"Kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka penguatan pelayanan publik di satuan kerja, bukan sekadar seremoni yang tidak ada artinya. Tentu nantinya diperlukan diskusi terkait apa yang perlu ditambahkan di dalam pelayanan yang telah dilaksanakan," kata Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi, dalam keterangan tertulis, Jumat.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Soal Pelayanan Publik, Kemenkumham Sumut Terapkan Layanan Berbasis HAM
30 November 2021, 18:04
Dibutuhkan sinergi yang kolaborasi yang bagus
Imam menyebutkan, sinergitas dan kolaborasi yang apik dengan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan dalam analisis terhadap hasil IPK-IKM yang diterima oleh instansi.
"Diharapkan pemberian pelayanan publik yang optimal di lingkungan Kemenkumham Sumut dapat memuaskan dan berhasil meraih apresiasi dari masyarakat," ucapnya.
Kakanwil menambahkan, semua bisa memberikan pelayanan publik yang keren dan memuaskan kepada masyarakat. Hingga masyarakat menerima layananan yang baik dan memuaskan.
Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan pentingnya Standar Pelayanan Publiks dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
"Rendahnya kepatuhan implementasi standar pelayanan publik dalam suatu instansi dapat menyuburkan berbagai jenis maladministrasi, mulai dari inefisiensi birokrasi sampai korupsi.Standar pelayanan publik yang jelas sangat dibutuhkan," ucap Abyadi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem, dan Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan.
Selain Kemenkumham Sumut, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Sumut, Berita Sumatera Utara Terkini!
