MEDAN - Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan meminta kaji ulang proyek pengendalian banjir Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II terhadap Sungai Deli karena membuat masyarakat resah.
"Perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi. Jangan sampai rencana mengatasi banjir program ini tidak berdampak akibat anggaran yang cukup besar untuk pembebasan lahan," ucap Syaiful di Medan, Kamis.
BACA JUGA:
Hal ini diutarakannya menyikapi surat Nomor UM.01.02-Bws.2/455 ditandatangani Kepala BWS Sumatera II Maman Noprayamin yang mengundang masyarakat di Medan Maimun menghadiri pertemuan konsultasi masyarakat LARP ESP Belawan-Deli-Percut-Padang pada sub proyek pengendalian banjir Sungai Deli tertanggal 23 Mei 2022.
Proyek pengendalian banjir Sungai Deli tidak menyeluruh
Informasi yang beredar di tengah masyarakat, lanjut dia, rencana proyek pengendalian banjir Sungai Deli tersebut hanya dilakukan di beberapa kawasan saja dan tidak menyeluruh sepanjang aliran sungai.
Legislator ini menegaskan akan banyak persoalan baru dari rencana proyek itu, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai selama puluhan tahun dan rumah ibadah perlu pertimbangan matang.
"Baik Pemkot Medan, BWS Sumatera II maupun provinsi sepertinya tidak punya keberanian menindak bangunan mewah di sepanjang bantaran Sungai Deli, padahal keberadaannya melanggar aturan. Warga menuntut perlakuan yang sama," tegasnya.
Pria yang juga bermukim di kawasan Pantai Burung Sungai Deli ini menyebut warga cuma menginginkan kehidupan yang nyaman, namun perlakuan terhadap mereka tidak mencerminkan keadilan.
"Soal rencana BWS Sumatera II, kami di DPRD Medan belum mengetahui sejauh mana kajiannya. Ini Sangat penting untuk memastikan setiap pembangunan di Kota Medan tidak merugikan masyarakat," ucap politisi PKS ini.
Selain Pengendalian Sungai Deli, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Sumut, Berita Sumatera Utara Terkini!